“Pada tahun 2019 hanya 16,3 persen kuota perempuan di Bali, nanti 2024 agar bisa lebih ditingkatkan, dengan acara ini agar perempuan termotivasi berjuang merebut kursi di legislatif,” paparnya.
“Karena masalah kelengkapan. Seperti tidak ada stempel, surat keterangan tidak dilingkari, dan macam-macam,” jelasnya.
“Dalam proses penyusunan UU itu hampir 100 kali dan berbagai organisasi turun ke masyarakat. Dan kami yakin pemerintah tidak akan merugikan rakyatnya, karena ini ada hal-hal untuk kepentingan nasional,” ujar Kariyasa.
“Semestinya ada kesepakatan terlebih dahulu, antara sekolah dengan komite mereka masing-masing. Kalau sekolah menentukan langsung tanpa komunikasi dengan komite dan menimbulkan keluhan, maka itu sudah keliru,” terangnya.
“Jadi ada data yang menunjukkan kekuatan suara millenial yang memang mesti diperhatikan. Potensinya cukup tinggi, ada sekitar 44% dari nasional ini 53%. Jadi artinya ini kalau kita bisa berkomunikasi dengan mereka dan berdiskusi tentang apa yang ada dalam pikiran mereka. Saya kira ini suara yang cukup menarik,” ujarnya.
“Adik -adik (peserta lomba) semua luar biasa. Sebagai Ketua DPD Partai di Bali kegiatan ini diselenggarakan karena ada kekhawatiran merosotnya motivasi anak -anak dalam menggeluti adat seni budaya dan kearifan lokal,” jelas Wayan Koster.
“Misinya (Pergub) sudah sampai, bahkan diatas harapan, bagus banget,” pungkasnya
“Kita mencari alternatif lain, ini solusi yang kami tawarkan dari DPRD Bali melalui Pelabuhan Celukan Bawang. Kita tidak menekan, tapi solusi terbaik. Itu saran dari kami,” kata dia.
“Kami Fraksi PDIP Provinsi Bali mendukung yang telah disampaikan oleh Bapak Gubernur pada waktu lalu. Kemudian akan diatur pada peraturan lebih lanjut,” tegasnya sembari menyampaikan potensi dibentuknya suatu Perda.
“Pertamina, khususnya kantor Pertamina Bali semestinya harus dapat mengantisipasi LPG 3 Kilogram subsidi ini, mengingat kebutuhan rumah tangga dan UMKM yang tinggi,” ujarnya, Selasa (06/06).