Save as PDF
Ketua Komisi II DPRD Bali IGK Kresna Budi
DENPASAR-fajarbali.com
Tinggi populasi babi di Bali membuat kebutuhan konsumsi lokal tercukupi. Sehingga, para peternak juga memilih untuk melakukan penjualan melalui pengiriman ke luar daerah. Selain untuk menjaga agar tidak over populasi, harga diluar daerah dinilai cukup kompetitif.
Akan tetapi, tak jarang banyak kendala dihadapi oleh para peternak dalam proses pengiriman. Mulai dari syarat administrasi pengiriman, biaya, kompetitor pengiriman, hingga kendala di perjalanan. Seperti yang dialami oleh Perkumpulan Peternak Hewan Monogastrik Indonesia (PHMI) Bali.
Disebutkan, mereka melakukan pengiriman babi ke Kalimantan Barat (Kalbar) melalui jalur darat. Akan tetapi, mereka sempat dihadang oleh warga sebagai bentuk protes lantaran menimbulkan bau. Bahkan, sampai melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Camat setempat. Selama ini, pengiriman mereka tidak pernah mengalami kendala. Padahal seluruh persyaratan pengiriman sudah dipenuhi. Diduga, ada oknum kompetitor dibalik penghadangan tersebut.
Pihak PHMI Bali pun juga turut menunjukkan rekaman video pernyataan dari MUI dan Camat setempat terkait penghadangan tersebut.
Menindaklanjuti hal itu, Ketua Komisi II DPRD Bali IGK Kresna Budi menyatakan, berdasarkan video tersebut, ia menilai bahwa tidak ada pelarangan untuk melintasi kawasan terhadap truk pengiriman babi. Namun, lebih kepada mempertanyakan apakah tidak ada solusi terkait pengiriman supaya tidak menimbulkan bau busuk.
“Kita warga Indonesia yang beraneka ragam suku, adat, dan agama. Masukan dari MUI itu bagus sekali. Apakah tidak ada jalur alternatif lain dalam mengirim babi,” ujarnya, Kamis (15/06).
Dari hasil pantauannya, Kresna Budi menilai bahwa ada alternatif lain yang bisa ditempuh. Salah satunya melalui Pelabuhan Celukan Bawang di Buleleng. “Ternyata alternatif lain itu ada, kita juga harus menghormati permohonan mereka. Melalui jalur laut, dan itu ada, melalui Pelabuhan Celukan Bawang. Dari sekian pengirim, Cuma satu yang protes,” jelasnya.
Sebagai masyarakat Bali, ia menghimbau agar menghormati apa yang disampaikan oleh masyarakat lain. Pemerintah juga tidak akan menekan kepada peternak ataupun asosiasi pengiriman harus melalui jalur laut. Hanya saja, itu bagian dari solusi yang ditawarkan selain melalui jalur darat.
“Kita mencari alternatif lain, ini solusi yang kami tawarkan dari DPRD Bali melalui Pelabuhan Celukan Bawang. Kita tidak menekan, tapi solusi terbaik. Itu saran dari kami,” kata dia.
Meskipun demikian, kembali ke Pemprov Bali dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Apakah solusi tersebut diterima atau tidak, termasuk juga dengan para peternak maupun asosiasi pengiriman.
Mengenai adanya keluhan terkait tingginya biaya pengiriman yang harus dikeluarkan melalui jalur laut, politisi Partai Golkar asal Desa Liligundi Buleleng ini langsung membantahnya. Pasalnya, beberapa peternak melakukan pengiriman melalui jalur laut.
“Nggak lah. Kalau memang sampek mahal, kan yang lain juga ikut protes. Gak ada, hanya mereka saja,” tegasnya.
Save as PDF