Save as PDF
Forum Perempuan Pengembangan Literasi Politik yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI bersama Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali, Senin (26/06) di Sanur Denpasar.
DENPASAR-fajarbali.com
Peran serta kaum perempuan dalam setiap perhelatan Pemilu terus ditingkatkan. Salah satunya melalui Forum Perempuan Pengembangan Literasi Politik yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI bersama Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali, Senin (26/06) di Sanur Denpasar.
Acara yang dibalut seminar tersebut, setidaknya diikuti 200 kaum perempuan yang berasal dari berbagai kalangan. Mulai dari masyarakat sipil, penggiat demokrasi, hingga kader-kader partai politik.
Perwakilan dari Kemendagri, Andi Firmansyah menyatakan, sesuai dengan ketentuan, keterwakilan perempuan harus 30 persen. Oleh karena itu, peran serta kaum perempuan sangat penting. Bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi juga mendukung demokrasi.
Begitu juga dengan peran pemerintah. Ia menegaskan bahwa menjadi kewajiban dalam mendukung serta menyukseskan Pemilu. Salah satunya dengan memberikan pendidikan politik.
Mengenai jumlah pemilih perempuan di Bali, Andi Firmansyah menyebutkan jika perempuan di Bali lebih banyak dibandingkan laki-laki. “Di Bali, data yang kami dapat dari KPU Bali, bahwa data pemilih sekitar 3.287.880 pemilih. Sebanyak 1.625.110 laki -laki dan 1.662.770 perempuan,” sebutnya.
Namun, jumlah tersebut tergolong kategori seimbang. Maka dari itu, Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri berharap, keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen bisa terpenuhi pada Pemilu 2024 mendatang.
“Pada tahun 2019 hanya 16,3 persen kuota perempuan di Bali, nanti 2024 agar bisa lebih ditingkatkan, dengan acara ini agar perempuan termotivasi berjuang merebut kursi di legislatif,” paparnya.
Disisi lain, salah satu pemateri dari Bawaslu Bali, I Wayan Wirka menjelaskan, peranan wanita sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, pihaknya mengajak para perempuan di Bali untuk ikut dalam pengawasan tahapan Pemilu 2024.
Menurutnya, Pemilu yang digelar setiap 5 tahun sekali tentunya dengan prinsip langsung umum bebas rahasia (luber). “Ini harus menjadi dasar kita yang punya hak pilih. Bahwa konstitusi memberikan hak selaku warganegara, memberikan dukungan mewakili kita di eksekutif dan legislatif dengan melaksanakan pencoblosan,” ujarnya.
Sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya, Bawaslu memiliki tugas pengawasan tahapan sampai pelaksanaannya. “Saya harapkan para kaum perempuan ikut serta melakukan pengawasan pemilu, dan ikut serta pengawasan partisipatif,” paparnya. W-011
Save as PDF