BANGLI – fajarbali.com | Dunia pariwisata Bali setelah beberapa bulan vakum akibat merebaknya wabah pandemic Covid-19, secara bertahap telah dicanangkan dibuka kembali secara bertahap oleh Gubernur Bali. Bahkan untuk pembukaan tahap pertama, sector pariwisata ini sudah resmi dibuka untuk wisatawan lokal Bali saja beberapa waktu lalu.
Sedangkan tahap kedua, untuk wisatawan nusantara akan mulai dibuka tanggal 31 Juli dan berikutnya untuk wisatawan mancanegara dimulai tanggal 11 September 2020 mendatang. Terkait dengan itu, Association of Indonesia Tour and Travel Agency (ASITA) atau asosiasi perusahaan perjalanan wisata Indonesia Propinsi Bali berharap pemerintah kabupaten/kota bisa memfasilitasi pemberian diskoun tarif tiket masuk ke obyek wisata atau Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Bali.
Demikian ditegaskan Sekretaris Asita Bali, Putu Winastra saat dihubungi Kamis (23/07/2020). Kata dia, sejak merebaknya wabah Covid-19 hingga kini nyatanya tidak semua pelaku pariwisata di Bali telah tersentuh bantuan. “Selama ini yang saya tahu adalah bantuan sembako dari Kemenparkraf kepada karyawan. Namun bantuan itu, masih terbatas dan belum menyentuh semua karyawan pariwisata Bali mendapatkan semua itu. Termasuk ada juga karyawan yang mendapatkan kartu pra kerja, namun jumlahnya juga belum menyentuh semuanya,” ungkapnya.
Sementara untuk bantuan dari Pemprov Bali, sepengetahuan pemilik De Umah Bali dan De Klumpu Bali yang berada di Desa Undisan, Tembuku, Bangli ini, belum ada bantuan yang diberikan kepada pelaku pariwisata di Bali. “Dalam hal ini, kami dari Asosiasi Biro Perjalanan Wisata justru berharap karena tanggal 31 Juli sudah dibuka untuk wisdom dan 11 September untuk wisatawan Internasional, yang kami harapkan adanya pemberian diskon tiket tarif masuk obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Jadi kita bisa memberikan stimulus kepada wisatawan sehingga mau datang berkunjung kesana. Ini yang kita harapkan dapatkan dari pemerintah,” jelasnya.
Lanjut Winastra, dalam kondisi saat ini, hotel saja bisa memberikan diskon. “Ketika masuk obyek wisata apakah tidak bisa diberikan diskon kepada para pengunjung,” ujarnya. Peran pemerintah dalam hal ini, memberikan subsidi kepada pengelola tersebut. “Walaupun tidak dikelola oleh pemerintah. Setidaknya pemerintah bisa memfasilitasi agar obyek tersebut bisa memberikan diskon dengan cara memberikan subsidi kepada pengelola tersebut sehingga tetap kepada custumer dapat discount dan travel agent yang menjual paket juga mendapatkan diskon,” sarannya.
Diskon yang dimaksudkan tersebut, bukan dalam artian Bali dijual murah. “Ini jangan sampai ada mis persepsi, sehingga ada kesan Bali dijual murah. Bukan masalah jual murah, dalam kondisi saat ini konteksnya kan terbatas dan dalam periode tertentu diberikan stimulus sehingga orang mau datang ke Bali,” harapnya. Untuk besaran diskon tarif masuk yang diharapkan, Winastra menyebutkan setidaknya 50 persen. Dengan demikian, kata dia, akan ada kemudahan bagi travel agen untuk menarik wisatawan. “Jadi ada usaha yang diberikan. Disatu sisi membantu pelaku pariwisata, disisi lain membantu wisatawan itu sendiri,” tegasnya.
Disinggung soal kesiapan obyek wisata terkait new normal, diakui Winastra, Asita Bali saat ini tengah melakukan roadshow ke Kabupaten/Kota se-Bali. “Untuk saat ini roadshow kita lakukan menyasar wilayah Gianyar seperti Ubud, Goa Gajah dan Taro, sebenarnya mereka sudah siap dengan new normal dan sudah menyediakan berbagai fasilitas untuk menerapkan protocol Kesehatan,” ungkapnya.
Dalam hal ini, Pemrov Bali juga diakui sudah mengeluarkan sejumlah sertifikat new normal. Dengan kata lain, Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang diijinkan beroperasi saat masa new normal adalah yang sudah mengantongi sertifikasi new normal dengan menerapkan Protokol Kesehatan Penanggulangan Covid-19. Sertifikasi ini, tentunya akan menguatkan industry atau produk tersebut sudah siap dipasarkan. Selain itu, pihaknya juga mengaku membutuhkan modal kerja dengan bunga ringan. “Selain diskon tiket masuk, kami juga butuh modal ketika perusahaan dibuka kembali . Nah ini, yang kami mohonkan kepada pemerintah agar bisa memberikan modal usaha kepada perusahaan tentunya dengan bunga dan periode yang ringan pula,” pungkasnya. (arw)
Save as PDF