Foto: AA Gde Agung
MANGUPURA – sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Anak Agung Gde Agung bergegas mengangkat bahunya yang tersandar di kursi kayu klasik, di salah satu Wantilan Puri Ageng Mengwi, Badung, Rabu (26/7/2023). Fisiknya tampak energik di usia 74 tahun.
"Coba anda baca," kata Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI itu, sembari menyodorkan sebendel kertas kepada awak fajarbali.
Tumpukan kertas itu, rupanya draf Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah, yang selama ini diperjuangkannya bersama rekan-rekan Komite III DPD RI. Total memuat 46 pasal.
Selembar Surat Presiden yang ditandatangani Joko Widodo bertengger di bagian awal draft. Presiden menugaskan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Bahasa Daerah. Bersifat segera.
"Merujuk Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI No T/4526/PW/11.01.4.2023 tanggal 28 April 2023 Hal Penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Bahasa Daerah, maka dengan kami sampaikan bahwa kami menugaskan, Mendikbudristek, Mendagri dan Menkumham untuk bersama - sama maupun sendiri-sendiri mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut," bunyi surat yang ditandatangani Presiden 7 Juli 2023.
"Kami minta doanya agar RUU ini segera ketok palu menjadi Undang-undang. Prosesnya sudah 75 persen lah," harap AA Gde Agung.
Wajahnya mulai serius ketika mengenang kerja keras Komite III meng-goal-kan RUU Bahasa Daerah, yang berawal dari keprihatinannya atas minimnya perhatian pemerintah terhadap bahasa ibu.
