AMLAPURA-fajarbali.com | Dewan Karangasem menyesalkan dinas social yang dinilai lamban mengetahui warga kurang mampu yang membutuhkan bantuan. Bahkan, dewan juga menilai Dinas Sosial kalah gesit dari komunitas social yang lebih dulu mengetahui keberadaan warga-warga tak mampu ini. Hal itu terungkap saat digelar rapat kerja komisi I dan IV DPRD Karangasem, Selasa (20/3/2018) .
Anggota Komisi IV, Nyoman Sumadi mengatakan, keberadaan warga kurang mampu lebih banyak diketahui oleh komunitas social yang bergerak dibidang kemanusian. Sehingga memunculkan rasa empati dari masyarakat, terutama pengguna media social. Sumadi juga mempertanyakan koordinasi antara Dinas Sosial, dengan Perbekel dan para kepala wilayah. Karena menurut Sumadi, merekalah yang semestinya mengetahui keberadaan warganya. “Keberadaan orang-orang miskin kok duluan komunitas sosial yang menemukan, ini bagaimana koordinasi antara dissos dengan Perbekel dan kadus,” ujar Sumadi.
Sumadi juga mempertanyakan anggaran dinas social untuk warga korban bencana seperti kebakaran. Karena menurutnya, selama ini dari dinas social yang diberikan hanya berupa kebutuhan pokoknya saja. Padahal, warga yang terkena musibah membutuhkan hal lainya. Seperti membangun kembali rumahnya, apalagi hal itu menimpa orang kurang mampu.
Sedangkan, I Nengah Rinten, anggota komisi I juga mempertanyakan santunan kepada warga yang meninggal di pengungsian. Hal ini sangat penting dibeberkan mengingat banyak keluarga korban meninggal di pengungsian belum mendapatkan santunan seperti yang dijanjikan pemerintah sebelumnya. “Dimana kendalanya sehingga saat ini banyak yang belum keluar santuanannya,” ujar Rinten.
Rapat kerja yang dipimpin oleh ketua Komisi I Gede Bendesa Mulyawan menghadirkan sejumlah pimpinan OPD, seperti Kadis Kesehatan, dr. Gusti Putra Partama,Kadisduk capil Wayan Sumidia, Dirut RSUD dr. Wayan Suardana serta kadis Sosial Jro Ketut Puspa Kumara. Sementara, kadis social Jro Ketut Puspa Kumara mengatakan,keberadaan warga kurang mampu ini dilaporkan oleh petugas PKH yang berjumlah 45 orang. PKH sendiri tersebar di berbagai desa. Iapun mengakui, keterbatasan personil membuat pihaknya tidak bisa mendeteksi secara keseluruhan.
Sedangkan terakait santuanan kepada pengungsi yang meninggal, Puspa Kumari menyebut telah cair santunan pada tahap pertama yang berjumlah 23 orang per Desember tahun lalu. Penyerahan secara simbolis sendiri juga telah dilakukan di gedung UKM center yang diserahkan oleh bupati Karangasem, IGA Mas Sumatri. Puspa Kumari juga mengatakan, santunan yang cair adalah yang sudah ber SK bupati Karangasem. “Yang sudah di SK ada 23 orang pada tahap pertama, itu sudah cair dan diserahkan kepada ahli waris,” ujarnya.
Untuk tahap kedua sendiri pihaknya telah mengusulkan ke pusat sebanyak 110 orang yang meninggal saat dipengungsian. Mereka, kata Puspa Kumari meninggal pasca pengungsian tahap kedua. Puspa Kumari juga mengaku telah menanyakan hal itu kepada pemerintah pusat, akan tetapi sampai sekarang belum ada jawaban. “Yang 110 orang mereka mengungsi pada tahap kedua, kami sudah menanyakan itu ke pusat tapi belum ada jawaban,” ujarnya.
Puspa Kumari juga mengatakan, per 23 Desember 2017 lalu pemerintah pusat telah mengintruksikan agar korban meninggal yang bukan karena bencana tidak mendapatkan santunan lagi. Artinya, yang ditanggung pemerintah adalah mereka yang meninggal karena bencana. sehingga warga yang meninggal setelah 23 Desember tidak akan menerima santunan pemerintah. “Kalau mereka meninggal karena bencana barulah akan mendapat santunan, kalau dipengungsian mereka tidak termasuk itu,” ujar Puspa Kumari. W-016.
Save as PDF