BANGLI – fajarbali.com | Peruntukkan anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) di Kabupaten Bangli belakangan mengundang polemik dikalangan anggota DPRD Bangli.
Sejumlah kalangan wakil rakyat menuding, penggunaan anggaran BTT dinilai sarat kepentingan politik dan tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Demikian terungkap dalam Rapat Kerja (Raker) Gabungan Komisi-Komisi DPRD Bangli dengan sejumlah SKPD seperti Dinas, Sosial, Dinas Koperasi, Dinas Kesehatan OPD terkait lainya, Senin (16/11/2020).
Salah satu Anggota DPRD Bangli I Made Sudiasa pada kesemptan itu menyebutkan saat ini yang terpenting dilakukan pemerintah adalah penanganan dampak ekonomi masyarakat karena pandemi Covid-19. Salah satunya, menjaga agar usaha daerah tetap hidup. Caranya, kata dia, dengan memberdayakan UMK dan Koperasi. “Ini garis besar yang diberikan, kaitan dengan penanganan dampak ekonomi bagi masyarakat yang terdampak Covid 19. Selain itu, ada upaya lainnya yakni dengan Jaringan Pengaman Sosial bagi keluarga yang kurang mampu kaitannya dampak corona ini,”ujar politisi Partai Demokrat asal desa Undisan, Tembuku ini.
Namun belakangan ini, Sudiasa, mengaku membaca di media sosial facebook (FB), kaitannya acc Bupati masyarakat yang mengusulkan perbaikan jalan dan sebagainya, terpampang di FB bahwa penggunaan dananya diambil dari BTT. “Hal ini membuat kita kaget, apa hubunganya dengan perbaikan jalan dengan BTT. ” Kalau umpamanya gempa bumi, banjir dan sebaginya mungkin bisa, ini kok jalan, jalan yang rusak. Itulah penggunaan BTT, jangalah hal-hal yang tidak ada hubungannya dikerjakan,”katanya.
Selain itu, Sudiasa juga mengaku mendapat info anggaran BTT dipakai untuk pengadaan air minum. “Ini sangat jauh sekali. Dan, saya pribadi memahami, ini semua kepentingan politik jelang Pilkada tahun ini,”paparnya.
Atas hal tersebut, pihaknya di Fraksi Partai Domkrat, tidak sepakat sama sekali. Dia kemudian meminta pimpinan dewan mengambil langkah strategis. “Serius ini, jangan sampai pesta demokrasi dinodai hal-hal yang tidak baik terkait penggunaan APBD,”beber Sudiasa.
Sementara Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika menyebutkan, yang menjadi pokok pembahasan dalam raker tersebut adalah BTT kaitannya dengan penanganan Covid. Dimana, pengunaan dana ini sudah jelas dasar hukum (regulasinya) yakni berupa Permendagri dan Keputusan Tiga Menteri. “Jadi tidak ada aturan lain, karenanya jangan lagi ada penafsiran tentang aturan tersebut,”ucap Politisi PDIP itu. Oleh karena itu, pihaknya juga turut menyayangkan penggunaan BTT tersebut dinilai tidak sesuai ketentuan yang berlaku. (arw).
Save as PDF