BANGLI - sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Ketua Komisi II DPRD Bangli, I Ketut Mastrem menegaskan rekomendasi penundaan pemberlakukan Perbup No.37 tahun 2019 tentang kenaikan tarif retribusi pariwisata Kintamani sudah dikirim ke Bupati Bangli oleh lembaga DPRD Bangli. “Rekomendasi sudah dikirim kemarin. Intinya, kita di Kabupaten Bangli meminta penundaan pemberlakuan Perbup Nomor 37 tahun 2019 sampai akhir tahun 2020. Berikutnya, kita linier dengan Pemerintah Pusat bahwa Bangli juga tidak melakukan pungutan Pajak Hotel dan Restauran (PHR) selama 6 bulan,” ungkap Ketut Mastrem, Kamis (05/03/2020).
Pihaknya menegaskan, penundaan Perbup tersebut hanya berlaku selama tahun 2020. Dengan kata lain, Perbup no.37 tahun 2019 bisa diterapkan kembali pada awal tahun 2021 mendatang. Selain itu, Mastrem juga menyebutkan dengan penundaan Perbup tersebut berarti tarif lama yang berlaku sesuai Perda sebelumnya. Dimana, besaran tarif retribusi pariwisata yang lama sebesar Rp 30 ribu untuk wisatawan mancanegara dewasa. Sedangkan dalam Perbup No.37 tahun 2019 diatur kenaikan tarif retribusi pariwisata naik menjadi Rp 50 ribu. “Harapan kita sesuai rapat dengar pendapat sebelumnya, kita selaku Pemerintahan dan DPRD sebagai unsur Pemerintahan sesuai UU No 32, istilah pribadi saya harus bersuka duka mempunyai suatu keputusan suka duka terkait pariwisata ini. Pada waktu tamu booming mungkin PAD atau daerah mendapatkan keuntungan. Sebaliknya dengan kondisi saat ini, kita juga mesti merasakan kelesuannya,” ungkap Politisi Moncong Putih asal Desa Katung, Kintamani ini.
