Anggota Komite III DPR RI AA Gde Agung, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali, di Denpasar, Kamis (25/4).
DENPASAR-fajarbali.com l Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPR) RI Dapil Bali AA Gde Agung, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali, di Denpasar, Kamis (25/4).
AA Gde Agung, diterima Kepala BNNP Bali Brigjen Pol. Rudy Ahmad Sudrajat, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) se-Bali serta jajaran.
Di sela pertemuan, AA Gde Agung mengungkapkan, kedatangannya bertujuan menyerap masukan dari BNN Bali untuk selanjutnya disampaikan ke pusat dengan mitra kerja terkait serta dalam sidang.
DPD, lanjut dia, sebagai representasi daerah di pusat, wajib menyerap aspirasi di daerah pemilihan sesuai tupoksi komite masing-masing. Kunjungan ini juga sekaligus memantau pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Pulau Dewata.
BNN, masih kata AA Gde Agung, memikul tanggung jawab besar untuk membebaskan generasi penerus bangsa dari penyalahgunaan narkotika. Sehingga, segalanya programmya harys didukung semua pihak.
“BNN ini harus kita kuatkan dan dukung bersama, mulai dari aparat, tokoh masyarakat hingga akar rumput. Bagaimana kita menuju Indonesia Emas kalau banyak yang terjerat narkoba,” tegas Bupati Badung (2005-2010-2010-2015) ini.
Sebagai eks kepala daerah, ia membeberkan, strategi peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) sangat sederhana, meliputi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Jika tiga hal itu berjalan, maka pemerintahan tergolong sukses.
“Kalau penyalahgunaan narkotika ini kan masuk ke kesehatan. Jadi sangat prioritas. Kita dukung penuh kerja BNN memberantas peredaran gelap narkotika hingga ke desa-desa, sebab sekarang tidak hanya terjadi di kota. Di desa pun ada yang tempel-tempel barang gitu,” ujarnya.
Brigjen Pol. Rudy Ahmad Sudrajat, berharap, segala aspirasi yang disampaikan diteruskan ke pusat oleh wakil Bali di parlemen tersebut. Aspirasi yang disampaikan, terkait dukungan sumber daya manusia dan anggaran.
Kata Rudi, dari sembilan kabupaten/kota se-Bali, tiga kabupaten belum memiliki kantor, yakni Jembrana, Bangli dan Tabanan. Hal ini menjadi salah satu “pekerjaan rumah” yang perlu direalisasikan agar target kinerja lebih maksimal.
“Semoga Bapak AA Gde Agung mewadahi aspirasi kami dan ada tindak lanjut. Kami perlu dukungan sebagai leading sector aparat pemerintah di bidang pencegahan penyalahgunaan narkotika,” pungkas Rudi. (gde)
Save as PDF