https://www.traditionrolex.com/27 Perkuat Kapasitas, Perempuan Pekerja HAM Diberi Pelatihan - FAJAR BALI
 

Perkuat Kapasitas, Perempuan Pekerja HAM Diberi Pelatihan

“Kendala yang dihadapi misalnya pelaku tokoh desa, semua orang berpihak kepada pihak pelaku dan tindak kekerasannya lebih tinggi. Mereka berpandangan misalnya nikah adalah rahmat. Padahal anak-anak perempuan dibawah umur masih harus menempuh pendidikan tinggi yang layak”.

 Save as PDF
(Last Updated On: )
Peserta Pelatihan Perempuan Pembela HAM, Rabu (24/4) di Mercure Resort, Denpasar, menghadirkan narasumber Plt. Deputi Kesetaraan Gender Kemen PPPA RI.

DENPASAR-fajarbali.com I Kementerian Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak  (PPPA) menggelar pelatihan yang bertajuk “Pelatihan Perempuan Pembela HAM” yang berlangsung selama dua hari pada tanggal 23-24 April bertempat di Hotel Mercure Resort, Sanur, Denpasar.

Tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam menjalankan perannya pembela hak asasi manusia (HAM).

Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai daerah dan sekolah perempuan, organisasi pembela perempuan maupun organisasi kaum disabilitas di tanah air yang sebelumnya digelar secara online. Selain pelatihan juga digelar pameran dengan berbagai produk yang memiliki kekhasan daerah masing-masing.

Plt. Deputi Kesetaraan Gender Kementerian PPPA RI, Indra Gunawan, SKM., MA., usai kegiatan mengungkapkan, perempuan yang membela perempuan korban kekerasan, HIV AIDS, atau kelompok marginal perlu digaungkan dan diperbanyak.

Sebab melalui suara-suara ini agar terdengar, perempuan ini yang berada di garda depan di lapangan untuk mendampingi dan memberi perlindungan perempuan dalam mendapatkan hak-haknya.

Atas aspirasi nyang disampaikan para perempuan dalam pelatihan ini, lanjut Indra, pemerintah melalui birokrasi dari pusat, provinsi maupun kabupaten/kota berupaya hadir.

Pasalnya urusan perempuan merupakan urusan wajib bagi pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi dan pusat. Pemerintah akan melakukan  pendekatan birokratis baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Selain itu, peran media atau media sosial sangat penting. Melalui jejaring-jejaring ini agar suaranya terdengar oleh pemerintah.

Permasalahan-permasalahan perlu diakomodir oleh pemerintah pusat,  maka perlu digaungkan  tidak cukup melalui pelatihan-pelatihan saja, melainkan kerja-kerja perempuan di lapangan perlu didengungkan kepada pihak terkait untuk menangkap aspirasi-aspirasi dari bawah.

“Peran media sosial untuk menyebarluaskan informasi, akan lebih mudah dan cepat, bisa ikut membantu menyuarakan. Seperti kita ketahui kalau ada kejadian biasanya viral duluan baru ada tindakan lebih lanjut oleh stakeholder terkait,” pungkasnya.

Dalam kesempatan sama Direktur KAPAL Perempuan, Budhis Utami mengatakan, pelatihan ini memperkuat kapasitas peserta sebagai perempuan pembela HAM,  karena saat perempuan berada di lapangan akan banyak mendapatkan tantangan berupa ancaman bahkan hingga pembunuhan.

Dikatakan, memang sudah ada peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang melindungi mereka,  hanya saja belum kuat. Maka, melalui kegiatan ini kita mendesak agar revisi Undang-Undang HAM yang memasukkan pasalnya terkait pekerja HAM dan perempuan pembela HAM agar dibedakan. Karena perempuan pembela HAM punya risiko potensi kekerasan berlapis karena gendernya dibandingkan pekerja HAM.

“Misalnya pada isu lingkungan pembela HAM laki-laki, jika korban dibunuh, langsung dibunuh saja. Kalau perempuan bisa terjadi pemerkosaan, kekerasan, dan pemukulan, maka penting bagi kami memperkuat  peraturan yang melegitimasi pekerjaan mereka. Selain juga bagi perempuan pembela HAM sering dianggap mencampuri urusan orang,” terangnya.

Pihaknya berharap, melalui pelatihan ini perempuan pembela HAM bisa bekerja lebih percaya diri selain itu, pemerintah harus  memperhatikan dan memikirkan perlindungan, kesejahteraan dan kesentosaan bagi pekerjaan HAM maupun keluarganya. Ini penting dibahas bagaimana pekerja HAM mendapatkan perlindungan maupun kesejahteraan.

“Kendala yang dihadapi misalnya pelaku tokoh desa, semua orang berpihak kepada pihak pelaku dan tindak kekerasannya lebih tinggi. Mereka berpandangan misalnya nikah adalah rahmat. Padahal anak-anak perempuan dibawah umur masih  harus menempuh pendidikan tinggi yang layak,” harapnya memungkasi.

Tak kalah menarik, usai pelatihan juga dipentaskan traksi tarian nusantara yang memadukan tari dan lagu daerah masing-masing provinsi sebagai kesatuan yang utuh yang terdiri dari berbagai keragaman namun mampu mempersatukan dalam balutan nusantara. (gde)

 Save as PDF

Next Post

Workshop Penelitian International, PPs UNR Undang Profesor dari Torrens University

Jum Apr 26 , 2024
Indonesia sebagai negara dengan industri pariwisata yang besar memerlukan penelitian publikasi, sebab profesionalitas pariwisata berpengaruh dari hasil penelitian.
PPS UNR C

Berita Lainnya