BANGLI – fajarbali.com | Komitmen awal yang sempat diwacanakan Bupati Bangli I Made Gianyar untuk meningkatkan honor Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap (PTT dan GTT) tahun 2020 dari Rp 1.250.000 menjadi Rp 2 juta lebih tampaknya akan sulit terwujud. Penyebabnya, persoalan klasik. Lantaran cekaknya APBD Bangli. Meski demikian, dipastikan honor PTT dan GTT tersebut akan tetap naik. Hanya saja, sesuai rancangan kenaikannya kini terpaksa diturunkan menjadi Rp 1.750.000 per bulan.
Hal ini terungkap saat pembahasan KUA/PPAS APBD Bangli tahun 2020 yang melibatkan kalangan DPRD Bangli bersama eksekutif. Bahkan, karena cekaknya APBD Bangli tersebut, dalam beberapa kali pembahasan KUA/PPAS sempat diwarnai perdebatan sengit. Terlebih, diakui atau tidak berbagai kepentingan masuk didalam pembahasan tersebut, terutama jelang Pilkada Bangli tahun 2020.
Ketua DPRD Bangli, I Wayan Diar saat dikonfirmasi membenarkan rencana kenaikan honor GTT dan PTT tersebut untuk sementara telah dirancang dan diajukan oleh eksekutif sebesar Rp 1.750.000. “Desain honor PTT yang masuk masih tetap diangka Rp 1.750.000. Untuk kenaikan menjadi Rp 2 juta, belum bisa kita penuhi. Masih kurang lagi 5 miliar. Kita baru bisa anggarkan 35 miliar,” ungkap Wayan Diar saat ditemui disela-sela pembahasan lanjutan KUA/PPAS di gedung DPRD Bangli, Selasa (26/11).
Diar yang juga Sekretaris DPC PDIP Bangli ini mengakui, pihaknya awalnya memang sepakat dengan komitmen Bupati Bangli untuk menaikkan honor PTT/GTT menjadi Rp 2 juta lebih. “Tapi ini kan perlu kesepakatan bersama. Kalau Fraksi PDIP terdepan untuk memperjuangkan kenaikan PTT dan GTT. Bila perlu supaya bisa menyentuh UMK. Tapi kan ini masih terjadi perdebatan. Hanya saja, persoalannya kembali ke anggaran. Karena keterbatasan anggaran ini, maka baru bisa diangka Rp 1.750.000,” bebernya.
Disampaikan pula, untuk mempertahankan komitmen awal kenaikan PTT/GTT menjadi Rp 2 juta masih kekurangan anggaran sebesar Rp 5 miliar. “Itu pun belum juga bisa memenuhi UMK yang mencapai 2,1 juta lebih. Ini masih menjadi perdebatan,” jelasnya. Perdebatan yang terjadi juga menyangkut pro kontra dana aspirasi melalui program GGS. Sebab, anggaran bebas yang masih tersedia hanya sebesar Rp 1,3 miliar. “Untuk GGS belum bisa dicarikan dananya. Hari ini masih dibahas. Kebutuhan GGS sampai Rp 70 miliar, namun yang ada masih 1,3 miliar dari rasionalisasi sejumlah kegiatan lain. Nah untuk dum-duman ini yang belum ada kata sepakat,” jelasnya. Karena itu, diyakini, besaran kenaikan honor PTT/GTT tersebut masih bersifat dinamis. “Jumlah ini belum sih terkunci. Masih dinamis, tergantung hasil pembahasan bersama nanti,” sebutnya.
Disampaikan kembali, untuk pembahasan KUA/PPAS masih terus berlanjut. Bahkan sehari sebelumnya pembahasannya dilakukan hingga larut malam pukul 22.00 wita. Sebab, target pengesahan APBD Bangli tahun 2020 diharapkan bisa dilaksanakan sebelum tanggal 30 November 2019. Terlebih dalam pembahasan KUA/PPAS, semua rancangan APBD induk Bangli tahuk 2020 sudah dibahas secara detail. Karena itu, begitu ada kesepakatan KUA/PPAS diyakini tidak akan ada banyak lagi yang diperdebatan untuk bisa mengesahkan APBD Bangli. “Ketika semua anggaran sudah didesk, dana bebas sudah tidak ada karena sudah semua dituangkan dalam skala prioritas yang diinginkan oleh kita semua sehingga kalau bisa pada Jumat (29/11), RAPBD Bangli tahun 2020 sudah bisa disahkan,” pungkas Wayan Dair.
Sebelumnya Bupati Bangli I Made Gianyar juga mengakui karena keterbatasan anggaran kenaikan honor PTT dan GTT tidak bisa dilakukan sesuai rencana awal. Sesuai hasil rasionalisasi, kenaikan honor GTT/PTT baru bisa dirancang naik sebesar Rp 500 ribu menjadi Rp 1.750.000. “Sebelum masa jabatan saya berakhir masih ada ruang untuk meningkatkan honor PTT/GTT tahun 2021. Meski terjadi lagi kenaikan UMK, kita harapkan besarannya nanti bisa menyamai UMK. Tahun depan tetap naik, cuma nominalnya belum pasti,” tegasnya. (ari).
Save as PDF