BANGLI-fajarbali.com | Rencana pemberian tambahan perbaikan penghasilan berbasis kinerja (TPP-BK) dari Pemkab kepada ASN, menuai banyak protes. Kalau sebelumnya PGRI Bangli yang mempersoalkan itu, kini para Dokter di RSUD Bangli yang mendatangi Bupati di rumah jabatannya, Kamis (12/4/2018) mempersolkan hal serupa.
Belasan dokter RSUD Bangli yang dipandu Direktur RSUD Bangli, dr. I Wayan Sudiana menyampaikan aspirasinya dan langsung diterima Bupati Bangli, I Made Gianyar, di tempat pertemuan rumah jabatan bupati.
Hadir pejabat Pemkab Bangli saat itu Kepala BKPAD Bangli, I Gede Suryawan, Kabag Hukum Setda Bangli, Ida Bagus Ngurah Widnyana, dan Inspektur, I Ketut Riang.
Aspirasi mereka pada intinya mohon keadilan, agar para dokter juga mendapatkan TPP-BK seperti ASN lainnya. Mereka khawatir tidak mendapatkan TPP-BK karena tidak tertuang dalam Perbup Bangli tentang itu. Padahal mereka merasa sama-sama mengabdi dan bekerja demi Bangli.
Para wartawan tidak mendapat kesempatan untuk langsung meliput pengaduan para dokter itu. Sedangkan sumber setempat mengatakan mereka pada intinya ingin mendapatkan TPP-BK.
Direktur RSUD Bangli, dr. I Wayan Sudiana ketika ditanya seusai pertemuan dengan bupati, dia tampak terburu-buru, hanya memberikan jawaban pendek. Dia mengakui dokter menyampaikan aspirasi, yang intinya memohon agar bisa mendapatkan TPP-BK.
Ditanya apakah dokter sudah menerima ongkos jasa pelayanan (Jaspel) dari RSUD Bangli, Sudiana mengatakan dapat. Pada saat sebelumnya dokter juga mendapatkan TPPNS meski telah mendapat Jaspel. Namun sejak diberlakukan TPP-BK, dan dihapusnya TPPNS, para dokter tidak mendapatkan tambahan penghasilan, hingga mengadu ke bupati.
Bupati Bangli, I Made Gianyar ketika ditanya soal aspirasi yang disampaikan para dokter, di Kantor Bupati Bangli, mengatakan pada intinya masih ada waktu untuk mengkaji kembali kebijakan tentang pemberian TPP-BK.
Bupati mengaku menampung asfirasi dari para dokter untuk nantinya dibahas oleh panitia. Pemkab memiliki dana siving anggaran untuk membayar TPP-BK baik kepada guru sertifikasi dan dokter serta yang lainnya selama tidak melanggar aturan.
Pihaknya tak ingin dalam pembayaran itu memunculkan masalah. Ditanya soal Pemkab Bangli masih menunggu jawaban Kemendikbud menyangkut boleh tidaknya Pemkab Bangli memberikan TPP-BK bagi guru, bupati mengiyakan.Bupati juga tidak membantah tat kala guru boleh mendapatkan TPP-BK, berarti juga Perbup tentang itu bakal direvisi.
Sejauh ini ada isu kalau PGRI Bangli bakal melakukan pertemuan akbar, di Kantor Bupati Bangli, Sabtu depan. Isu bukan sekadar isu, karena hal itu sudah termuat dalam poin-poin hasil rapat PGRI Bangli yang digelar di kecamatan di SMPN.1 Susut, Rabu (11/4) yang membahas soal ketidak adilan pemberian TPP-BK. Ada 4 poin hasil rapat tersebut.Poin 2 menyatakan bakal melaksanakan pertemuan akbar PGRI dengan Bupati Bangli, Sekda dan lainnya, sesuai rencana Sabtu (14/4). (sum)
Save as PDF