MANGUPURA – fajarbali.com | Menindaklanjuti penggunaan e-hibah di Kabupaten Badung, Komisi III DPRD Badung menggelar rapat kerja dengan pihak eksekutif, Selasa (3/12/2019) di Gedung Dewan Badung. Pada rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III, I Nyoman Satria dihadiri sejumlah anggota seperti Made Retha, Made Yudana, Nyoman Graha Wicaksana serta Made Suryananda Pramana. Sementara dari pihak eksekutif hadir Kabag Kesra, I Nyoman Sujendra, Kabag Hukum Komang Budhi Argawa, dari pihak Inspektorat serta dari Diskominfo.
Dewan pada rapat tersebut menyoroti sistem e-hibah yang terkesan ruwet. Dewan juga menilai sistem e-hibah yang dikelola Bagian Kesra harusnya mempermudahkan masyarakat bukan malah menyulitkan. Dewan pun meminta sistem e-hibah dievaluasi kembali.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Badung, I Nyoman Satria meminta, sistem e-hibah dibuat dengan sistem yang lebih simple. Dengan adanya e-hibah ini, kata Satria seharusnya memudahkan masyarakat dalam mengurus hibah. “Bagaimana caranya kesra, adanya e-hibah ini harusnya jauh lebih mudah, tidak membingungkan masyarakat.
Justru e-hibah itu seharusnya juga membuat Bagian Kesra lebih mudah bekerja bukan malah ribet. Bahkan sampai saat ini hibah dari e-hibah tidak ada yang keluar,” kritiknya.
Satria menilai, dari segi tampilannya saja e-hibah ini sudah sangat membingungkan, lebih kedalam lagi amat sangat membingungkan. Selain itu, meski sudah melalui sistem, masyarakat tetap harus datang ke Bagian Kesra untuk mengurus proposal tersebut. “Coba buat yang lebih simple. Masyarakat tidak perlu ke Kesra lagi, cukup lewat komputer atau HP saja. Jika seperti ini, bagaimana caranya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan ada yang sampai membuat proposal berkali-kali namun tidak terverifikasi, kasian masyarakat,” pintanya.
Maka dari itu pihaknya meminta sistem e-hibah harus dievaluasi kembali. Pihaknya juga meminta, akun e-hibah tidak dibatasi. Sehingga, masyarakat mengetahui proposal yang diajukan sudah diacc atau belum. “Agar masyarakat tahu dapat atau tidak. Kenapa harus dibatasi? Selama ini ketika baru diverifikasi ke lapangan, masyarakat pikir sudah di acc. Bahkan ada yang sampai sudah mengundang tukang. Padahal belum tentu,” ujar Politisi asal Desa Mengwi ini.
Politisi asal Bualu, Made Retha sependapat dengan komentar Satria. Menurutnya, bolak-baliknya masyarakat dalam mengurus proposal terutama yang difasilitasi dewan akan mengganggu kinerja Dewan itu sendiri. “Bahkan sampai hari ini pun belum mampu kita cairkan. Namun tetap sesuai aturan, jangan sampai nanti kena tindakan hukum,” sentilnya.
Sementara, Made Suryananda Pramana meminta agar batas waktu pengajuan melalui e-hibah bisa lebih dipertimbangkan. Pihaknya juga meminta, masyarakat diberikan sosialisasi penggunaan e-hibah. “Jika masyarakat belum memahami, kesalahan akan meningkat, mempersulit kinerja kita bersama. Saya berharap kita bisa membangun dinamika kerja lebih baik dari sebelumnya,” kata Suryananda.
Nyoman Graha Wicaksana memberikan masukan agar membuat sistem yang ramah masyarakat. Pihaknya mengaku, banyak mendapat keluhan dari masyarakat terkait ruwetnya penggunaan sistem e-hibah ini. “Misal,pengajuan struktur pengurus selama ini ada tandatangan kelian. Kemarin itu justru ditolak. Sehingga warga menjadi lagi harus memproses berkali-kali membuat proposal. Itu sebenarnya seperti apa?,” tanyanya sembari meminta evakuasi terkait tidak boleh mengajukan double nama secara lembaga.
Sementara, Kabag Kesra Setda Badung, I Nyoman Sujendra mengaku, akan memperhatikan usulan-usulan dari Dewan. Kesra katanya hanya berkaitan dengan administrasi, terkait acc dari Bupati pihaknya pun mengaku tidak bisa melihat karena diurus oleh masing-masing OPD. “Terkait sosialisasi sistem sudah dilakukan ke desa-desa dan sudah kami berikan makalahnya,” akunya.(put).
Save as PDF