GIANYAR – fajarbali.com | Eksekusi lahan di Pakudui Tempek Kangin, Desa Kedisan, Tegalalang akan dilaksanakan pada Senin mendatang. Namun Rabu (26/8/2020) warga Pakudui mendatangi DPRD Gianyar. Kedatangannya ini juga membawa spanduk bertuliskan “Eksekusi No, Bersatu Yes”.
Krama Pakudui ini diterima Pimpinan DPRD Gianyar, diantaranya Ketua Wayan Tagel Winartha, Wakil Ketua Ida Bagus Gaga Adi Saputera, Gusti Ngurah Anom Masta serta Anggota Dewan Dapil Tegallalang-Payangan Wayan Ekayana dan Ondo Wirawan. Setelah diterima, perwakilan krama I Wayan Subawa menyayangkan eksekusi lahan terkesan dipaksakan. “Secara hukum betul bisa dieksekusi, tapi saat ini masih ada proses yang masih berjalan. Kami bukan melawan hukum, melainkan minta tolong agar ditunda dulu. Biar jelas perkaranya,” jelas Subawa dihadapan dewan.
Menanggapi baliho ajakan damai, dijelaskan Kuasa Hukum, Edi Hartaka bahwa hal serupa sudah berulang kali diwacanakan. Pertama di Tahun 2006 dan selanjutnya di Tahun 2011. “Seakan hanya cari muka itu. Karena sesungguhnya, hal ini pernah ada dan ditandatangani Kapolres sampai jajaran terbawah. Ajakan kedua juga sama,” terang Edi Hartaka.
Ditambahklannya, Pakudui Kangin bukan menolak damai, justru menyatakan bersedia laba Pura Puseh dikuasai apabila pemohon eksekusi dalam hal ini I Ketut Karma Wijata dapat menunjukkan dokumen bukti asli. “Kami warga bersedia serahkan lahan laba pura secara sukarela maupun melalui eksekusi, apabila pemohon bersedia melakukan sumpah cor di hadapan Pinandita, tokoh umat dan pengadilan. Dan siap seluruh keturunannya menerima resiko akibat sumpah cor tersebut,” jelas Edi lagi. Sedangkan pihaknya bersumpah akan tetap mempertahankan yang menjadi hak kami, dengan cara apapun. Termasuk mengorbankan darah jika tetap dilakukan eksekusi,” ungkap Edi Hartaka bersama rekan tim kuasa lain. Dihadapan dewan, berharap Dewan Gianyar memanggil kedua belah pihak. “Ayo duduk sama-sama. Kalau ajak damai kami siap. Kita pun tidak ingin sebenarnya ada pertumpahan darah. Tapi harus jelas, bagaimana sih gambarannya kalau mau diajak damai?” Dirinya bersama klien tidak ingin hanya slogan dan kalau damai, biarlah di tempat ini (DPRD Gianyar), bukan di Pakudui,” pintanya.
Wayan Subawa bersama krama lain berharap anggota dewan bisa memberikan pandangan hukum. Kuasa Hukum lain, Ananda Pratama, menyebut jika ada niat berdamai semestinya dilakukan dengan cara duduk bersama. “Apa yang ingin dicapai, seperti apa perdamaian yang ditawarkan? Kalau memang niatnya baik mau damai, damai seperti apa yang diinginkan. Agar nanti tujuannya jelas,” ujarnya bertanya-tanya.
Menanggapi aspirasi krama, Ketua DPRD Wayan Tagel Winartha mengatakan tidak bisa mengintervensi urusan hukum. Namun demikian, akan tetap mengakomodir masukan aspirasi warga. “Karena mereka adalah warga kami, aspirasi warga kami tampung,” jelas Tagel Winarta. Dirinya menarik 3 kesimpulan dari penyampiaan aspirasi Pakudui Kangin. Pertama terkait eksekusi, pihaknya berharap ada pertimbangan mendalam. “Karena Pandemi Covid, dibenarkan apa tidak melaksanakan eksekusi. Ini adalah PR kita bersama. Kalau memang benar dan bisa, itu kewenangan PN Gianyar dan Polres Gianyar,” ujarnya.
Hal kedua, eksekusi berlanjut objek yang disengketakan tidak boleh cacat hukum. “Mendengar aspirasi tadi, antara objek yang disengketakan ternyata ada perbedaan, sehingga diajukan keberatan,” jelasnya. Terkait usulan agar dimediasi, pihaknya membuka pintu lebar-lebar. “Kalau murni betul ikhlas, ayo semua bergabung,” harapnya.(gds).
Save as PDF