Save as PDF
FOTO: KONSELING-Penutupan Konvensi Nasional XXIII Bimbingan dan Konseling dan Rakernas 2023 di Bali, 22-24 Oktober 2023.
MANGUPURA – fajarbali.com | Konvensi Nasional XXIII Bimbingan dan Konseling dan Rakernas 2023, berlajan sukses di Bali, dari Minggu sampai Rabu (22-25 Oktober 2023) bertempat di Grand Mega Hotel, Kuta, Badung.
Ketua panitia kegiatan, Kadek Suhardita, S.Pd., M.Pd., di sela penutupan, mengungkapkan, konvensi nasional dan rakernas 2023, merupakan momen bersejarah bagi masyarakat profesi bimbingan dan konseling di Indonesia.
“Ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk merenung, meresapi, dan merespons perubahan-perubahan yang telah kita lalui dalam profesionalisme kita. Kita tak bisa mengabaikan fakta bahwa isu rekognisi dan pengakuan atas identitas serta otonomi profesi bimbingan dan konseling adalah tantangan utama yang tengah dihadapi saat ini,” jelas Suhardita.
Sebagai praktisi dan pemangku kepentingan dalam bidang bimbingan dan konseling, pihaknya telah berjuang keras agar profesi bimbingan dan konseling diakui secara luas, baik dalam dunia pendidikan maupun di sektor ketenagakerjaan.
“Kita telah bersatu untuk membantu individu mencapai potensi maksimal mereka, menghadapi tantangan-tantangan sosial, emosional, dan akademis yang semakin kompleks, dan memberikan bantuan yang lebih efektif,” imbuhnya.
Peran bimbingan dan konseling dalam dunia pendidikan semakin terakui sebagai elemen yang tak terpisahkan dalam membentuk masa depan generasi penerus. Pendidikan profesi dan sertifikasi dalam bidang ini menjadi pondasi penting dalam memastikan bahwa praktisi kita memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan.
Hal ini bukan hanya tentang menjadi ahli dalam teknik-teknik bimbingan dan konseling, tetapi juga tentang memiliki pemahaman yang mendalam tentang psikologi, perkembangan individu, serta kemampuan penyelesaian masalah yang efektif.
Seiring dengan perubahan ini, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) telah mengambil berbagai langkah strategis untuk menjawab isu rekognisi ini.
“Kami telah mempercepat realisasi Pendidikan Profesi Konselor (PPK), mendorong kehadiran Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Bimbingan dan Konseling, menyusun bahan layanan dasar bimbingan dan konseling untuk pendidikan dasar dan menengah, serta merumuskan rancangan regulasi dalam bentuk draft Peraturan Pemerintah tentang Profesi Konselor,” ujarnya.
Suhardita melanjutkan, selama beberapa hari ini, peserta telah menyaksikan diskusi-diskusi yang mendalam, pertukaran gagasan yang kreatif, dan pembelajaran yang berharga dalam rangka menjawab isu-isu krusial yang dihadapi oleh profesi bimbingan dan konseling di Indonesia.
“Kita telah menjelajahi berbagai perspektif, merumuskan solusi-solusi inovatif, dan membangun jaringan yang kuat untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan profesi ini,” kata dia.
Konvensi ini juga telah menjadi platform untuk mengevaluasi langkah-langkah strategis yang telah diambil oleh ABKIN dalam menjawab isu-isu rekognisi, pendidikan profesi, sertifikasi, dan regulasi profesi konselor.
“Kita telah berbagi pemikiran tentang bagaimana kita dapat lebih baik dalam memberikan bimbingan dan konseling yang kontekstual, relevan, dan berdampak positif terhadap kehidupan siswa dan masyarakat.
Melalui diskusi yang mendalam dan kolaborasi yang erat selama acara ini, ABKIN telah membuka pintu untuk transformasi dan kemajuan lebih lanjut dalam profesi bimbingan dan konseling. Semua yang telah dipelajari dan diskusikan akan menjadi landasan kuat untuk terus berjuang demi pengakuan, identitas, dan otonomi profesi Bimbingan dan Konseling.
Ketua Umum PB ABKIN Prof. Dr. Muh. Farozin, M. Pd., menambahkan, kegiatan ini merupakan agenda dua tahunan secara bergilir. Ia mengajak seluruh peserta yang datang dari seluruh penjuru tanah air agar berjuang agar profesi bimbingan dan konseling dirasakan betul manfaatnya oleh satuan pendidikan, perguruan tinggi dan masyarakat.
Menurut Farozin, selama ini peran bimbingan dan konseling hanya fokus pada satuan pendidikan, namun tidak sampai ke perguruan tinggi secara merata. Karenanya, pihaknya ingin ada pedoman yang mengaturnya. Selama kegiatan, pihaknya mengundang Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri PAN/RB dan Menteri Agama. (Gde)
Save as PDF