Save as PDF
FOTO : SALAM ANTISUAP-Kepala BBPOM di Denpasar I Gusti Ayu Adhi Aryapatni (tengah) diapit Inspektur Utama BBPOM RI Erlin Herlina dan Inspektur Daerah Provinsi Bali I Wayan Sugiada.
DENPASAR – fajarbali.com | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Denpasar, menggelar “Deklarasi Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016 dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)” di Hotel Aston, Denpasar, Rabu (25/10/2023).
Kepala BBPOM di Denpasar, I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, memaparkan, deklarasi ini sebagai pengumuman kepada masyarakat dan stakeholder untuk ikut memantau, mengawal, dan mengawasi pembangunan ZI.
“Sehingga dapat mewujudkan tata nilai budaya kerja BBPOM di Denpasar yang profesional, inovatif, responsif, transparan, akuntabel, mewujudkan good governance dan clean government,” kata Gusti Ayu.
Pihaknya mengaku berkomitmen mendukung program pemerintah dalam reformasi birokrasi demi terciptanya pemerintahan yang baik. Di BBPOM di Denpasar sendiri, zona integritas telah sejak lama dibangun, bahkan berbuah penghargaan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada 2019 lalu.
Uapaya yang dilakukan di internalnya, seperti, menerapkan manajemen anti-penyuapan, melarang segala betuk penyuapan, melatih ASN dan semua personel mulai dari satpam, petugas kebersihan hingga pimpinan untuk aktif mendeteksi penyuapan dengan melaporkan langsung kepada pimpinan ke nomor handphone pimpinan langsung.
Inspektur Utama BB POM RI POM Elin Herlina, menyambut baik penerapan SMAP dan pencanangan ZI menuju WBBM, karena hal tersebut menyangkut integritas.
Ia berpendapat, WBK maupun WBBM yang menjadi tujuan ke depan, hanyalah sebuah bonus. Lebih penting dari itu adalah bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam tugas sehari-hari. Semuanya kembali ke masyarakat sebagai penilai.
“Kita pahami korupsi ada kaitannya dengan ketahanan ekonomi nasional, sehingga kita terus meningkatkan budaya anti-korupsi,” kata Elin.
Senada, Inspektur Daerah Provinsi Bali I Wayan Sugiada sekaligus mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Bali, juga mendukung penuh deklarasi ini. Menurut dia, korupsi adalah kejahatan yang tidak bisa ditolerir berapapun jumlahnya.
“Enggak ada korupsi kelas teri atau kelas kakap. Kalau korupsi ya tetap korupsi. Makanya harus kita hindari. Pokonya ngeri,” katanya.
Bali, lanjut Sugiada, yang notabene daerah pariwisata sangat membutuhkan keberadaan BP POM, karena wisatawan membutuhkan jaminan keamanan pangan, obat, kosmetik dan sebagainya.
Acara tersebut juga dihadiri Ombudsman Perwakilan Bali, perwakilan Kejati, kalangan akademisi, kepolisian, organisasi perangkat daerah, organisasi profesi, asosiasi pelaku usaha di bidang obat dan makanan, perwakilan PKK, Bea Cukai, media massa, Kwarda Bali, YPLK Bali, dan undangan lainnya. (Gde)
Save as PDF