Badung- fajarbali.com | Pemerintah Kabupaten Badung diwakili Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa dan didampingi Plt. BPKAD Kabupaten Badung, Luh Suryaniti menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2021 ke lembaga DPRD Badung. Dokumen tersebut diterima oleh Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, Jumat (13/8/2021).
Putu Parwata mengatakan, pihaknya akan kembali melakukan pembahasan terkait KUA PPAS perubahan APBD 2021 dan nanti dilakukan sidang lagi. Pihaknya pun menyebut tidak masalah jika dilakukan perubahan, yang penting pemerintahan Kabupaten Badung bisa tetap berjalan.
“Substansi KUA PPAS ini mana yang akan dirubah nantinya kita belum tahu, kita pelajari dulu. Hari ini agendanya pemerintah sudah memberikan dokumen ke kita untuk kita bahas bersama dengan pembagian per komisi-komisi yang ada di DPRD Badung untuk membedah KUA PPAS Perubahan 2021 ini. Semoga perubahan APBD 2021 ini on track sesuai dengan harapan kita bersama-sama,” ujarnya didampingi Sekwan Badung, IGA Made Wardika.
Baca Juga :
90 Persen Kematian Akibat Covid-19 Merupakan Orang Tanpa Vaksinasi
Tabur Bunga di TMP, Wabup Patriana Ajak Teladani Jasa Pahlawan
Sementara Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa mengatakan, sesuai amanat konstitusi pihaknya menyerahkan dokumen yakni pertama menyangkut KUA PPAS perubahan APBD 2021, Kedua Rancangan APBD Perubahan 2021.
“Secara substansi dari KUA- PPAS dan Perubahan APBD 2021 ini sama. Untuk pendapatan kita memasang 2,9 triliun yang terdiri dari PAD 1,9 triliun, jadi ada pengurangan yang sebelumnya 3,8 triliun dan pendapatn transfer 800 miliar lebih. Dan belanja ada perubahan juga, sesuai apa yang disampaikan oleh bupati kemarin yakni dana pariwisata yang tersisa harus kita setor ke pusat. Itu merupakan silpa , karena dana hibah pariwisata yang diberikan tahun 2020 lalu ternyata realisasinya tidak maksimal karena keterbatasan waktu dan harus ada dana yang harus kita kembalikan,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan riil nya Perubahan APBD 2021 sebesar Rp 2,9 triliun. Dibandingkan dengan APBD induk 2021 ini yang berubah adalah pendapatan dan belanja.
“Kita melihat 2021, pendapatan kita pasang 3,8 triliun , setelah kita lakukan evaluasi dengan melihat kondisi pandemi covid-19 ini terjadi penurunan. Untuk itu pendapatan kita turunkan dan secara otomatis akan berimplikasi pada belanja,”paparnya.
Untuk belanja saat ini, pihaknya tetap memprioritaskan belanja yang manatory serta untuk penanganan covid-19. “Sesuai dengan arahan pak mendagri, pak menko marvest agara di bali fokus melakukan penanganan covid-19 . Mendagri dan menkeu sedang merancang regulasi terkait dimungkinkan melakukan refocusing anggaran setelah adanya penetapan Perubahan APBD 2021 nanti,”paparnya. (put)
Save as PDF