Gede Kusuma Putra
DENPASAR-sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com
Rapat koordinasi yang digelar oleh DPRD Bali bersama Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, Kamis (05/10) kemarin disampaikan beberapa keluh kesah dan masukan. Salah satunya terkait terbitnya Perpres Nomor 33 Tahun 2020.
Perpres yang mengatur standar harga satuan regional seakan memberatkan dewan baik itu di tingkat kabupaten/kota. Bukan hanya di Bali melainkan di seluruh daerah. Bahkan dianggap seperti kiamat. Berbeda dengan DPR RI yang tidak terdampak dengan adanya Perpres itu.
"Perpre 33 Tahun 2020 telah membuat kami semua di kabupaten kota dan provinsi sudah kiamat," tegas anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Gede Kusuma Putra.
Menurutnya, sudah tiga tahun anggota DPRD merasakan adanya Perpres Nomor 33 Tahun 2023 itu. Sehingga anggota dewan tidak bisa berbuat banyak karena Perpres 33 tersebut yang benar-benar membuat dewan telah kiamat. Diharapkan, dengan adanya Perpres yang baru yakni Perpres Nomor 53 Tahun 2023, bisa segera dilaksanakan. Bila perlu, Pj Gubernur Bali bisa menyampaikan keluh kesah tersebut ke Mendagri. "Kalau itu diperlukan ada Pergub, harus secepatnya diselesaikan," pintanya.
Masalah lain yang disampaikan yakni terkait Peraturan Daerah (Perda) APBD Perubahan Tahun 2023 yang sampai saat ini belum turun dari Kementerian Dalam Negeri. "Perda APBD Perubahan Tahun 2023, sampai saat ini belum turun dari Kementrian dalam Negeri," katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Bali, Gusti Putu Budiarta menyampaikan persoalan dana hibah yang difasilitasi oleh DPRD Bali. Pihaknya ingin agar dana hibah untuk masyarakat segera dicairkan. Terlebih menjelang pemilu, sehingga tidak menjadi pelanggaran. "Hibah masyarakat kita minta jangan ditunda dan secepatnya segera direalisasikan," tandasnya.
