Hadiri Pengukuhan Pengurus RAPI Lokal Bebandem, Bupati Minta Anggota RAPI Bantu Pemkab Sosialisasi Program Ke Masyarakat

AMLAPURA-fajarbali.com | Bupati Karangasem, I Gede Dana yang hadir saat pengukuhan pengurus Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) lokal Kecamatan Bebandem, Karangasem meminta agar anggota RAPI ikut serta bersinergi dengan pemerintah dalam penyebaran informasi kemasyarakat. Apalagi, dengan keterbatasan signal alat telekomunikasi di wilayah tertentu, sehingga di perlukan alat komunikasi yang bisa menjangkau. Hal itu dikatakan bupati saat menghadiri pengukuhan pengurus RAPI lokal Bebandem, Sabtu (12/6/2021) malam sore kemarin. 


Ketua RAPI Lokal Bebandem terpilih, Ida Ketut Santosa menyampaikan, keberadaan anggota RAPI di wilayah Bebandem memamg bertujuan untuk membantu masyarakat. Organasasi yang bergerak di sosial ini, telah bersinergi dengan pemerintah terutama saat ada kebencanaan. Apalagi, saat erupsi Gunung Agung beberapa tahun silam, anggota RAPI cukup aktif membantu menyampaikan informasi.

“Wujud bakti kami sebagai organisasi sosial, tidak saja hadir saat bencana  namun hadir setiap saat ketika warga membutuhkan bantuan,” ujarnya. 

Ida Ketut Santosa,menyampaikan, anggota RAPI lokal Bebandem, akan tetap berkomitmen membantu pemerintah dalam penyebaran informasi kepada masyarakat.  Selain itu, dengan rencana pemkab Karangasem yang akan meluncurkan program antar jemput pasien, pihaknya juga siap menjembati masyarakat dengan pemerintah.

“Kami siap menjadi penghubung masyarakat yang hendak mempergunakan program layanan antar jemput pasien,terutama dari wilayah-wilayah yang kurang signal telelomunikasi, anggota kami tersebar hingga kepelosok desa,” ujarnya lagi. 

Baca juga :
Di Tengah Pandemi, Pameran UMKM Jembrana di PKB ke-43 Mendapat Dukungan
Dibungkus Pakaian Bekas, Ganja Kering Seberat 44 Kg Diamankan dari Supir Truk
 

Hal serupa juga dikatakan Ketua RAPI Wilayah Karangasem, I Komang Budiasna. RAPI kabupaten Karangasem akan menyukseskan program layanan antar jempit pasien. Bahkan, jika diperlukan RAPI juga akan menempatkan anggotanya di posko layanan tersebut sehingga lebih memudahkan dalam berkomunikasi.

“Mengingat beberapa wilayah di Karangasem belum tersentuh jaringan telekomunikasi, RAPI siap menyiagakan anggotanya membantu pemerintah, ujarnya. 

Sementara itu, bupati Karangasem I Gede Dana mengatakan, Karangasem memiliki  wilayah bencana resiko tinggi sehingga diperlukan antisipasi semua pihak. RAPI sebagai organisasi kemasyarakatan di bidang informasi agar tetap bersinergi dengan pemerintah. Salah satunya,melaporkan situasi di wilayah masing-masing kepada apartur pemerintah.  Kabupaten Karangasem, kata Gede Dana, yang baru sekitar 70 persen terlayani akses jaringan telekomunikasi, sebisanya diambil alih oleh RAPI dalam penyebaran informasi.

“RAPI cepat informasinya sampai ke masyarakat Karangasem. Peran RAPI bisa memberikan informasi kepada pemerintah. Apalagi dalam waktu dekat melaunching program antar jemput pasien,” ujarnya. 

Gede Dana juga berpesan,agar pengguna radio menaati peraturan dan jangan menyalahgunakan telekomunikasi, tidak ada berita bohong disampaikan. RAPI diharapkan juga sangat  penting meluruskan berita-berita yang terkesan hoax. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini, dimana pemerintah Karangasem gencar melakukan vaksinasi kepada masyarakat.

“Anggota RAPI juga wajib meluruskan berita hoax yang beredar, dan mempergunakan telekomunikasi dengan baik,” ujarnya. 

Sementara, pengurus RAPI lokal Bebandem yang dilantik berjumlah 32 orang yang terdiri dari enam orang Dewan pengawas dan penasehat, serta 26 orang pengurus Harian. RAPI Lokal Bebandem, diketuai oleh Ida Ketut Santosa, dengan sekretaris I Gusti Lanang Putra Adnyana dan Bendahara I Gusti Gede Asta. (bud)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Next Post

Berharap Lebih Sering Sosialisasi Pelestarian Adat, Budaya dan Sastra Bali

Sen Jun 14 , 2021
AMLAPURA-fajarbali.com | Masih banyaknya masyarakat Karangasem yang takut  jika lontarnya di rawat atau di baca karena stigma di masyarakat masih ada istilah aywawera, tabu dan tulah dinilai sedikit menghambat program pemerintah dalam penyelematan dan pelestarian naskah lontar. Hal itu lantaran masih minimnya  sosialisasi akan pentingnya pelestarian adat, budaya, serta sastra Bali. 
BPD BALI