BANGLI – fajarbali.com | Anggota DPRD Kabupaten Bangli, I Wayan Sudiasa sangat menyayangkan kebijakan Bupati Bangli memangkas Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 40 persen untuk penanganan Covid-19. Dampaknya, belakangan sejumlah Perbekel di Kabupaten Bangli mengeluh lantaran pembayaran gaji perangkat desa terancam tak bisa terbayarkan. Mengingat, 60 persen ADD sudah dicairkan termasuk untuk gaji perangkat desa. “Adanya kebijakan pemotongan ADD sebesar 20 persen dan dipinjam lagi sebesar 20 persen, tentunya akan menyebabkan komposisi anggaran desa terutama desa-desa besar di Bangli menjadi terganggu. Bahkan mengancam gaji perangkat desa, bisa tidak dibayar,” ungkap Made Sudiasa saat dihubungi Senin (04/05/2020).
Disebutkan, desa-desa yang terpengaruh dari kebijakan pemotongan ADD tersebut, seperti desa Songan, desa Kintamani, Peninjauan, termasuk desa Undisan dan desa besar lain yang ada di Kabupaten Bangli. “Desa-desa besar ini, tidak akan bisa bayar gaji perangkat desa selama lima bulan, karena ada pemotongan itu. Padahal soal gaji ini kan harus dibayarkan,” ujarnya.
Menurut Politisi Partai Demokrat asal desa Undisan, Tembuku ini, hal tersebut terjadi karena tidak cermatnya eksekutif dalam menyikapi refucosing anggaran. Bahkan kata Sudiasa, Bangli merupakan salah satu dari dua Kabupaten di Bali terlambat menyampaikan laporan terkait perintah pusat. “Alasan dari BKPAD, keterlambatan terjadi karena OPD-OPD ini kurang kerjasama dalam menyikapi itu. Semestinya karena deadline tanggal 23 April 2020 pukul 23.00 malam, sebelumnya sudah harus sigap semua. Tapi ini kan semua OPD saling tunggu, tidak bisa memberikan gambaran yang jelas mana yang harus direalokasikan anggaran yang difokuskan untuk penanganan Covid-19,” jelasnya.
Resiko dari keterlambatan pelaporan ke pusat itu, 35 persen dana dari pusat dikurangi karena pendapatan Pusat maupun Propinsi sekarang berkurang. Dengan kondisi tersebut, pendapatan Bangli juga berkurang sebesar Rp 248 miliar. Ditambah lagi, anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 34 miliar. Tentunya, untuk bisa memenuhi anggaran tersebut sejumlah post anggaran telah dirasionalisasi. “Hanya saja, eksekutif dalam membuat program dan refocusing anggaran terkait penanganan Covid-19 masih belum jelas. Mana yang harus dipotong, gambarannya tidak jelas. Padahal, kita di DPRD sudah jelas, apapun anggaran yang dirasionalisasi kita persilakan dipakai untuk Covid-19. Sementara di eksekutif justru masih berpikir,” ungkap Made Sudiasa.
Belakangan, kebijakan Bupati justru melakukan pemotongan ADD sebesar 20 persen dan dipinjam lagi sebesar 20 persen sehingga total pemotongan ADD 40 persen. “Sementara dana GGS sebesar Rp 22 miliar yang notabene urgensinya tidak urgent untuk sekarang, kita suruh untuk dipergunakan justru tidak dipergunakan. Ini kan aneh,” jelasnya. Selain itu, lanjut Sudiasa, ada proyek-proyek besar seperti pembangunan sejumlah jembatan yang kemungkinan tahun ini akan sangat sulit dikerjakan karena harus menerapkan protokoler Covid-19 dalam pengerjaannya belum juga dirasionalisasi. “Logikanya, sekarang masyarakat Bangli menjerit. Untuk itu, bantuan langsung tunai atau apalah bentuknya, harus segera digerakkan. Saat ini, Bangli kan belum berbuat apa-apa kaitan dengan itu. Masyarakat justru dibiarkan menderita. Tidak ada gerakan apa-apa,” sesalnya. Salah satunya terkait nasib para peternak babi yang harganya hancur-hancuran. “Semestinya pemerintah punya kreasi sedikit, ada dana tersebut belilah ternak peternak sebagian dan dagingnya dibagikan Kembali untuk masyarakat. Itu, bisa dilakukan sebagai salah satu upaya untuk bisa membantu masyarakat kita yang sedang kesusahan,” pungkasnya. (arw)
Save as PDF