Save as PDF
Rapat koordinasi serta evaluasi kinerja Tenaga Pendamping Profesional (TPP) se-Kabupaten Karangasem, Selasa (16/5).
AMLAPURA – fajarbali.com | Dalam upaya memonitoring dan evaluasi serta memaksimalkan kinerja Tim Pendamping Profesional (TPP) se-Kabupaten Karangasem, digelar rapat koordinasi (Rakor) dengan Pendamping Desa, baik itu yang bertugas di wilayah lokal desa maupun koordinator kecamatan.
Kegiatan ini difasilitasi oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Karangasem, serta dihadiri TAPM Provinsi Bali yang mewilayahi dampingan Kabupaten Karangasem, bertempat di Kebun Ukiran Coffee & Resto, Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Selasa (16/5/2023)
Dalam kesempatan ini, TA Kabupaten menyampaikan beberapa informasi mengenai tugas pokok dan fungsi serta beberapa hal prioritas yang harus segera diselesaikan oleh Pendamping Desa (PD) maupun Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam mendampingi penyelenggaraan pemerintahan desa.
Peserta rapat mendengarkan paparan dari TA Kabupaten.
Dikutip dari berbagai sumber, Tenaga Pendamping Professional adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dibidang pendampingan dan pembangunan masyarakat desa dibawah naungan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Tenaga Pendamping Profesional memiliki tugas mendampingi pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa.
Selain itu Tenaga Pendamping juga berkewajiban mendorong pemerintah desa dalam merealisasikan program-program pemerintah khususnya yang menjadi prioritas dan didanai oleh dana desa yang bersumber dari APBN.
Pelaksanaan Rakor ini diharapkan dapat menganalisa dan mengevaluasi program yang telah berlangsung serta berkoordinasi dalam perumusan langkah pemecahan masalah yang menjadi hambatan pada pelaksanaan tugas-tugas tenaga pendamping di lapangan.
TA Provinsi Bali, Jro Kadek Suardika mengatakan, tantangan bagi para pendamping professional sangatlah kompleks, sehingga dipandang perlu untuk menyelenggarakan kegiatan seperti ini guna menampung beberapa kendala yang disampaikan oleh tenaga pendamping, yang nantinya dirumuskan solusi untuk memecahkan masalah maupun kendala yang dihadapi.
TAPM Provinsi Bali Jro Kadek Suardika saat menyampaikan beberapa hal kepada tenaga pendamping desa.
Jro Suardika mengingatkan, Tenaga Pendamping itu harus keluar dari zona nyaman, tidak hanya menjalankan tugas administratif, melainkan bagaimana tenaga pendamping itu bisa mempertanggung jawabkan secara ‘output’ maupun ‘outcome’ program-program desa itu sendiri.
“Artinya program desa tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan secara administratif (Output) oleh tenaga pendamping, yang lebih penting lagi dampaknya bagi desa (Outcome) bisa mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, stunting, serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), dan lainnya. Itulah yang menjadi peran utama pendamping desa” ujar Jro Suardika disela kegiatan.
Tenaga Pendamping, menurut Jro Suardika, terus akan dibutuhkan oleh desa, sebagai tenaga yang mendampingi program-program pemerintah desa. Dengan demikian, ia menekankan supaya tenaga pendamping harus bisa tetap melakukan penguatan diri untuk melakukan inovasi-inovasi pemberdayaan desa.
“Pendamping desa tetap dibutuhkan oleh desa selama bisa selalu memperkuat dirinya dengan pengetahuan (knowledge), keterampilan, dan yang paling penting adalah etitude sehingga selalu ada inovasi-inovasi khususnya dalam mengajak masyarakat berpartisipasi membagun desa” pungkas Jro Suardika. (rl)
Save as PDF