SINGARAJA-sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Gelombang penolakan terhadap rencana PLN membangun jaringan listrik Jawa Bali Crossing (JBC) dengan tower setinggi 376 meter melalui Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di kawasan Pura Segara Rupek, Desa Sumberklampok, Gerokgak, Buleleng, makin menguat. 

Menurut Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) se-Bali, proyek itu dinilai melanggar keputusan majelis agama dan adat di Bali. Jika PLN ngotot (tetap melaksanakan proyek), maka PHDI se-Bali, Majelis Desa Pakraman, Pengempon Pura Segara Rupek dan sejumlah elemen masyarakat Bali berencana menghadap Presiden Joko Widodo untuk memohon pembatalan proyek transefer listrik berkapasitas 500 KV tersebut.

“Kami dari majelis agama (PHDI) se-Bali, bersama majelis adat dan sejumlah tokoh masyarakat bakal menghadap Presiden Joko Widodo untuk memohon pembatalan rencana proyek, jika PLN ngotot,” kata Ketua PHDI Provinsi Bali Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si., usai menggelar persembahyangan ‘Guru Piduka’ di Pura Segara Rupek, bersama ratusan pamedek dari PHDI kabupaten/kota se-Bali, MMDP, pangempon pura, perwakilan 15 desa adat, Kementerian Agama, serta gabungan pemuda Hindu, Jumat (9/2/2018).

Sudiana menegaskan, Bali barat merupakan ‘benteng’ pertahanan pertama Pulau Dewata. Jika benteng itu jebol, maka seluruh wilayah Bali rusak. Oleh karenanya, keputusan majelis agama, adat, serta pemerintah kabupaten/kota dan provinsi harus benar-benar dijaga.