Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna
SINGARAJA – fajarbali.com | Adanya kenaikan pajak yang dilakukan pemerintah daerah tentu hal itu dinilai menjadi pemacu banyaknya tunggakan pajak yang dilakukan oleh masyarakat. Hal itu dinilai kenaikan pajak tanah yang kurang manusiawi yang membuat warga masyarakat enggan mebayar pajak. Pernyataan itu diungkapkan Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna beberapa hari yang lalu.
Menurut Supriatna Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng agar Nilai Jual Obyek Pajak(NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan diturunkan. Bahkan dirinya saat ditemui seusai Rapat membahas draf pokok-pokok pikiran Dewan untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 mendatang.”Banyak keluhan yang disampaikan masyarakat terkait besarnya kenaikan NJOP beberapa tahun terakhir ini. Sehingga banyak piutang masyarakat kepada pemerinrah yang tidak bisa membayar NJOP. Apalah artinya Pemerintah menaikkan NJOP PBB, tapi target pendapatan dari PBB justru tidak tercapai,” ungkapnya.
Menurut wakil rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan asal Tejakula ini, hasil pertanian tidak maksimal, kadang-kadang kan naik turun, bahkan ada 2 tahun tanaman perkebunannya baru panen, berbuah. Untuk itu kondisi yang dialami petani perlu menjadi dasar dalam menurunkan NJOP dan kami berharap tahun 2024 NJOP bisa diturunkan,” ungkap Supriatna. “Begitu juga hal-hal lain terkait dengan Sektor pertanian juga penting diberikan pos anggaran yang lebih terutama sarana dan prasaraa irigasi,” tambahnya.
Dalam pokok-pokok pikiran yang disampaikan dewan terkait penyusunan RKPD tahun 2024, kata Supriatna Pemkab Buleleng menargetkan capaian makro, meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5%, tingkat kemiskinan turun menjadi 4,9%, gini rasio 0,302. Sedangkan indeks pembangunan manusia(IPM,) 73,53 serta tingkat persiapan Tenaga Kerja sebesar 3%.
Dalam mewujudkan target-target tersebut, tambah Supriatna perlu mendapat perhatian serius, seperti ketidak pastian kondisi sisial politik sebagai dampak kondisi politik global dan penyelenggaraan Pemilu dan pemilukada serentak. Selain itu, juga adanya ancaman peningkatan prevalensi stunting, kemiskinan ekstrem sebagai dampak pandemi covid- 19 dan resesi ekonomi global. Selsin itu, juga pentingnya keterbukaan dan kecepatan informasi serta peningkatan sensitivitas terhadap kondisi lingkungan hidup. W – 008
Save as PDF