BANGLI – fajarbali.com | Meski masa pendaftaran Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah diperpanjang oleh KPUD Kabupaten Bangli, nyatanya minat masyarakat Bangli menjadi penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bangli tahun 2020 untuk ditingkat desa sangat minim.
Terbukti puluhan desa di Kabupaten Bangli, sampai hari terakhir masa perpanjangan pendaftaran PPS, Kamis (27/2/2020) masih belum ada yang melamar. Hal tersebut disampaikan langsung Ketua KPUD Bangli, I Putu Gede Pujawan Pertama disela-sela pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Bangli pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli tahun 2020 di Gedung Diklat RSJP Bangli. “Berbagai sosialisasi berulang kali sudah kita lakukan. Termasuk menghadirkan kepala desa dan lurah. Hanya saja melihat perkembangan dinamika pendaftaran, pelamar PPS masih sangat minim,” ungkapnya.
Karena itu, pihaknya juga mengaku telah melakukan masa perpanjangan pendaftaran selama tiga hari terhitung sejak tanggal 24/2/2020 hingga 27/2 /2020. Jika sampai hari terakhir ini masih minim begini, sesuai aturan KPUD Bangli akan segera berkoordinasi dengan lembaga profesi dan lembaga Pendidikan untuk bisa memenuhi kekurangan tenaga PPS tersebut. “Sosialisasi untuk itu, diawal sudah kita lakukan. Intinya seluruh stakeholder terkait sudah siap untuk memenuhi kebutuhan jumlah PPS. Karena itu, tidak menutup kemungkinan guru-guru dan mahasiswa nanti akan ikut menjadi PPS,” jelasnya.
Penyebab minimnya minat masyarakat menjadi PPS, lanjut Mantan Wartawan ini, sesuai hasil pengecekan ke desa karena memang animo masyarakat untuk menjadi penyelenggara sangat minim sekali. “Padahal itu, tugas sangat mulai sekali sebagai pelaksana Pemilu di Bangli,” akunya. Selain itu, diakui, tingkat kerumitan dalam Pilkada kali ini lebih mudah dari sebelumnya. “Jadi kemungkinan kerena masih ada pandangan lantaran tugasnya sementara sehingga animo masyarakat menjadi kecil,” jelasnya.
Selain itu, sejatinya dari sisi honor para tenaga PPS ini mengalami peningkatan. Kata Pujawan, standar honor para penyelenggara pemilu kali ini, rata-rata kenaikannya mencapai Rp 300 ribu. Semisal untuk Ketua KPPS yang dulunya mendapat honor Rp 600 ribu kini akan mendapatkan honor Rp 900 ribu per bulan. “Total dengan adanya kenaikan honor ini, kita masih memerlukan anggaran Rp 2,7 miliar. Namun setelah dilakukan optimalisasi dan rasionalisasi kami masih kekurangan sekitar Rp 852 juta untuk memenuhi honor bagi tenaga ad hoc. Dan syukurnya, kekurangan itu juga akan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah,” bebernya.
Lanjut Pujawan, kalau dulu dalam pemenuhan tenaga PPS ini, cukup berkoordinasi dan meminta dari kepala desa. Nanti kepala desa yang menunjuk warganya berdasarkan rekomendasi. “Tapi sekarang, aturan itu sudah tidak berlaku lagi karena banyak persoalan yang terjadi ketika itu ditunjuk. Maka sekarang prosesnya melalui pendaftaran, sehingga masyarakat yang ingin jadi penyelenggara mesti melalui proses pendaftaran,” beber Pujawan.
Atas kondisi itu, kata Pujawan, sekarang banyak desa yang minim minat untuk jadi PPS. Untuk di Kintamani misalnya, dari 48 desa sebanyak 24 desa masih kosong tidak ada yang berminat menjadi PPS. “Kecamatan lain juga sama. Dari kebutuhan misalnya enam, ada dua dan ada juga yang hanya tiga desa yang terisi. Bahkan untuk di Kota Bangli, seperti Kawan dan Cempaga sangat minim sekali. Padahal kita sudah berulang kali sosialsiasi dan menurunkan petugas ke desa, tapi kondisinya tetap seperti ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, mengacu persoalan rekruimet PPS yang terjadi saat ini, disampaikan Pujawan, tidak menutup kemungkinan sesuai aturan dalam rekruiment KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemunutan Suara) yang direncanakan akan dilakukan sekitar bulan Agustus mendatang juga akan sama mengalami hal serupa, sepi peminat. Padahal kebutuhan tenaga KPPS 7 orang per TPS. Dimana direncanakan totak jumlah TPS dalam Pilkada Bangli mendatang sebanyak 500 TPS. “Kabupaten lain juga mengalami persoalan yang sama. Sesuai ketentuan, untuk memenuhi kekurangan tenaga PPS ini kita nantinya akan melibatkan lembaga profesi dan Pendidikan,” tegas Pujawan menekankan.
Sementara terkait pelantikan PPK, yang dilantik dipastikan sudah lulus seleksi termasuk test tulis dan wawancara. Dalam Pilkada 2020, satu kecamatan ditugaskan 5 orang PPK. Diharapkan, seluruh anggota PPK untuk bekerja dengan fokus, serius dan disiplin. “Bekerjalah dengan baik, konsen mengerjakan sesuatu supaya prestasi dan suasana kondusif tetap terjaga,” pinta Pujawan.
Mereka yang dilantik adalah I Ketut Laksana, I Gusti Bagus Pradnyana I Made Surya Dharma Yudha, I Wayan Wiyana Ni Komang Maha Dhiyastiti. Ini untuk Kecamatan Bangli. Kemudian untuk wilayah Susut ada Dewa Nyoman Juliarta, A.A. Artha Astawa, I Nengah Arianta, I Komang Bayu Sutha Dharma, dan Anak Agung Ayu Dodikadnyani. Lalu Kecamatan Tembuku, I Gede Eka Artaguna, I Ketut Suandana, Ni Made Trisnayani, Ni Wayan Budi Watini, serta Ni Made Riyana Yanti. Selanjutnya I Ketut Okta Pradipta Jaya, I Ketut Agus Wirahadi Putra, I Nyoman Suliastika, I Made Sukadana dan Ni Komang Sri Abdi Negara, sebagai PPK terpilih di Kecamatan Kintamani. (arw)
Save as PDF