Save as PDF
FOTO: PROMOSI dan KIE Percepatan Penurunan Stunting di Desa/Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Senin (25/9/2023).
NEGARA – fajarbali.com | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana dr. Made Dwipayana, menyebut, program kemitraan antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan Komisi IX DPR RI tentang Promosi dan KIE Percepatan Penurunan Stunting sejalan dengan visi “Jembrana Emas tahun 2026 yang tengah digaungkan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
Atas nama Bupati Jembrana, Dwipayana mengapresiasi Komisi IX DPR dan BKKBN yang sangat memperhatikan kabupaten paling barat di Bali tersebut.
“Untuk kesekian kalinya bapak Komisi IX, bapak Kariyasa Adnyana hadir di wilayah kami. Kami sangat berterima kasih,” kata Dwipayana di sela kegiatan, bertempat di Desa/Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Senin (25/9/2023).
Pihaknya pun terus mengharapkan dukungan dari Komisi IX DPR dan BKKBN, karena penanganan stunting memerlukan partisipasi aktif semua elemen masyarakat. “Tujuan kegiatan ini adalah mewujudkan generasi sehat, cerdas dan produktif diukur dari balita. Prevalensi stunting di Jembarana masih 14 persen pada 2022. Angka ini akan terus diupayakan turun,” kata Dwipayana.
Perbekel Desa Melaya I Nyoman Warsana melaporkan, total penduduk desanya berkisar 13.600 jiwa. Data terbaru, ibu hamil berjumlah 76 orang, yang berisiko melahirkan bayi stunting 6 orang karena jarak kelahiran terlalu dekat.
Ibu nifas 30 orang yang berisiko 5 orang. Bayi di bawah dua tahun atau baduta sebanyak 225 anak, yang berisiko stunting 35 anak. Sedangkan bayi di bawah lima tahun (balita) totalnya 441, yang berisiko 55 anak.
“Dari jumlah sasaran 90 anak, 56 diantaranya berisiko pendek,” kata Warsana. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) desa, kata dia, telah mengawal maksimal anak-anak sasaran.
Tim secara rutin melakukan pendampingan tiap bulan untuk memantau perkembangan sasaran dan merangsang tingkat kehadiran di posyandu, memberikan susu, vitamin, dan sebagainya.
Upaya lainnya, juga dilakukan rembug stunting tingkat desa dengan melibatkan seluruh stakeholder hingga tokoh masyarakat setempat. Perbekel menggunakan APBDes yang bersumber dari dana desa. Ia berharap kesadaran warganya untuk melapor sebelum menikah guna mendapatkan data riil. “Untuk posyandu, kami punya 14 di setiap banjar dinas,” pungkasnya.
Anggota Komisi IX DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana, memuji keakuratan data perbekel. Kariyasa juga mendorong pasangan calon pengantin (catin) untuk melaporkan dirinya ke desa, bila perlu mengikuti tes kesehatan pra nikah sebagai bentuk perencanaan keluarga berkualitas.
Yang terpenting, Kariyasa menyarankan, jangan menikah sebelum usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 bagi lelaki. Karena berdasarkan riset, kebanyakan anak stunting lahir dari orangtua di bawah umur.
“Kalau nikah di bawah usia itu, alat reproduksi dan mental belum siap. Saya juga minta untuk menghindari 4 Terlalu demi mewujudkan generasi emas,” kata Kariyasa kepada 400 warga. Turut hadir Kepala Perwakilan BKKBN Bali Sarles Brabar dan undangan lainnya. (rl)
Save as PDF