Denpasar-fajarbali.com | Meningkatnya kasus pandemi Covid-19 disertai munculnya varian baru di Indonesia menjadi ancaman serius bagi kebijakan yang rencananya dilakukan Bali untuk menggeliatkan ekonomi, seperti, program Work from Bali (WFB) dan open border untuk wisatawan mancanegara.
Terlebih, saat ini Pemerintah telah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro selama 14 hari, yakni 22 Juni-5 Juli 2021. Hal tersebut dilakukan Pemerintah untuk merespons melonjaknya kasus Covid-19 selama beberapa waktu belakangan.
Langkah tersebut diputuskan dalam rapat terbatas yang dihadiri Presiden dan sejumlah menteri serta kepala lembaga terkait. Terdapat sejumlah aturan pembatasan selama masa penguatan PPKM mikro. Salah satunya pembatasan kegiatan perkantoran.
Di mana pada zona merah atau risiko tinggi Covid-19 wajib menerapkan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi 75 persen karyawan. Karyawan yang boleh bekerja dari kantor atau work from office (WFO) hanya 25 persen. Sementara, selain zona merah, WFH dan WFO diterapkan 50 persen banding 50 persen karyawan.
Baca Juga :
Sebanyak 11 Desa Pilkel di Awal Tahun 2022, Proses Penjaringan Mulai November 2021
Diduga Dilepas ke Sungai Karena Tidak Kuat Beri Pakan, Jenis Crocodylus Porosus, Habitatnya Tidak Ada di Bali
Menanggapi hal tersebut, pelaku pariwisata, Ramia Adnyana menilai WFB dan open border harus tetap dijalankan. la menilai, program ini dengan melonjaknya kasus di luar Bali merupakan dua hal yang berbeda. Namun ia menegaskan Bali mesti tetap konsisten dengan protokol kesehatan (prokes) agar bisa menjalankan rencana program-program tersebut. Meskipun, ia tak menampik rasa ketakutan pasti muncul di benak pelaku perjalanan dalam negeri untuk datang ke Bali.
“Sebenarnya yang paling bermasalah sekarang di tengah masyarakat, khususnya di Bali adalah pembukaan open border, karena open border adalah harapan bangkitnya ekonomi Bali. Semestinya pembukaan open border itu dilihat sebatas regional kita, kalau regional kita di Bali adalah hijau dan kita yakini bahwa mampu menjaga disiplin prokes, sebaiknya open border tetap dibuka. Justru kalau bisa di Jakarta yang ditutup open bordernya. Saya kira semua akan berjalan dengan baik, tapi ingat disiplin prokes harus tetap jalan,” ujarnya, Selasa (22/6/2021).
Ramia menambahkan, apabila rencana open border ditunda kembali, akan memperpanjang terpuruknya ekonomi masyarakat Bali. Sebab, hingga saat ini masyarakat Bali hidup dalam konsep bertahan melalui sektor perdagangan.
“Apabila tidak dilakukan open border, konsep bertahan ini akan jebol. Saya berharap open border tetap dibuka, tetapi dengan penerapan protokol kesehatan yang clear, kuat, dan disiplin. Kita harus bergotong royong, jangan saling menyalahkan,” pungkasnya. (dha)
Save as PDF