Permohonan Praperadilan Mantan Kasir Penilep Uang Kas Gereja Ditolak Hakim

(Last Updated On: )

DENPASAR -fajarbali.com |Permohonan Pra Peradilan yang diajukan mantan kasir gereja GPIB Maranatha Denpasar, Unun Hardinansi Neno ditolak Hakim I Made Pasek, di Pengadilan Negeri Denpasar, Selasa (6/7/2021).

 

 

Sementara Unun Hadinansi Neno sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Ditreskrimum Polda Bali dan telah ditahan di Rutan Polda Bali, sejak Kamis (3/6/2021), lalu. Dia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menggelapkan uang milik gereja GPIB Maranatha Denpasar sebesar Rp. 289.070.875.

 

Juru Bicara Pengadilan Negeri Denpasar, Gede Astawa dikonfirmasi terkait hal ini membenarkan adanya penolakan praperadilan yang diajukan Unun Hardinansi Neno. “Benar tadi sudah diputus. Menolak permohonan pra peradilan itu,” ungkapnya. 

 

Sejak ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka, Unun melakukan upaya pra peradilan. Permohonan pra Peradilan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN.Dps dengan Pemohon Unun Hadinansi Neno melalui kuasa hukumnya Marthen Boiliu, dengan Termohon Polda Bali, Selasa (6/7/2021) telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar. 

Dalam sidang itu, Hakim Tunggal, I Made Pasek, dengan amar putusannya menolak permohonan Pra Peradilan Unun. Kasus Permohonan Pra Peradilan ini dilakukan oleh Pengacara Unun Hadinansi Neno atas penetapan status tersangka serta penahanan yang dilakukan oleh Direktur Reskrimum Polda Bali. 

Tersangka Unun Hadinansi Neno dilaporkan GPIB Maranatha Denpasar atas dugaan Tindakan Pidana Penggelapan Uang sesuai dengan Pasal 374 KUHP jo Pasal 372 KUHP. Sehingga Gereja GPIB Maranatha Denpasar mengalami kerugian sebesar Rp 289.070.875.

 Pertimbangan Hakim bahwa Tindak Pidana dalam Pasal 372 KUHP atau 374 KUHP yang disangkakan kepada Pemohon adalah termasuk Tindak Pidana yang dapat dikenakan penahanan terhadap tersangkanya. Maka syarat subyektif dan syarat obyektif untuk melakukan penahanan terhadap Tersangka (Pemohon). 

 

Sebagaimana dalam Pasal 20 dan Pasal 21 KUHAP telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum, maka karenanya harus ditolak. 

 

Dikonfirmasi, kuasa hukum pelapor, Semuel Uruilal, S.T., S.H., M.H. yang didampingi oleh  rekannya, Fredirk Billy, S.H., M.H. membenarkan bahwa  Pra Peradilan yang diajukan Unun Hadinansi Neno telah diputuskan ditolak pengadilan. 

 

Dijelaskan Semuel, bahwa apa yang diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Denpasar adalah benar sesuai prosedur. “Karena permohonan dari pemohon, dalam hal ini saudari Unun Hadinansi Neno yang diajukan oleh pengacaranya, adalah permohonan yang mengada-ada tanpa fakta hukum yang jelas. Dan bagi kami, status tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh Polda Bali terhadap Tersangka Unun Hadinansi Neno adalah benar dan sesuai dengan prosedur hukum,” kata Sekuel usai sidang tersebut. 

 

Dalam kesempatan yang sama, Fredrik Billy, rekan Semuel memberikan apresiasi atas kinerja dari Kepolisian Daerah Bali khususnya Reskrimum Polda Bali, karena telah menetapkan Umum sebagai tersangka.

 

“Kami hanya menginginkan  keadilan dalam hal ini. Mudah-mudahan, proses ini berlanjut sampai P21 dan dilimpahkan ke Pengadilan dan Pengadilan dapat memutuskan perkara ini sesuai dengan rasa keadilan,” pungkasnya. (hen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Tekan Penyebaran Covid-19, Polresta Denpasar Dirikan 4 Pos Penyekatan, Ratusan Kendaraan Diperiksa

Sel Jul 6 , 2021
(Last Updated On: )  DENPASAR -fajarbali.com |Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat covid-19 untuk wilayah Jawa-Bali terus dilaksanakan jajaran Polresta Denpasar dengan mendirikan 4 pos penyekatan di Uma Anyar, Pos Bandara Ngurah Rai dan Pos Benoa serta Pos di wilayah Sanur. 

Berita Lainnya