Save as PDF
Foto: “Promosi dan KIE Program Percepatan Penurunan Stunting di Wilayah Khusus” bertempat di Desa/Kecamatan Kubutambahan, Buleleng, Jumat (13/10/2023).
SINGARAJA – fajarbali.com | Promosi dan KIE Program Percepatan Penurunan Stunting di Wilayah Khusus kerja sama antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan Komisi IX DPR RI berlanjut di Desa/Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Jumat (13/10/2023).
Desa Kubutambahan tergolong berhasil mengendalikan prevalensi stunting, dari sebelumnya 24 kasus tahun 2022 menjadi 19 kasus. Demikian dijelaskan Perbekel Kubutambahan Gede Pari Adnyana.
Keberhasilan menurunkan prevalensi anak terjangkit gizi buruk kronis itu, kata Pari, tentu atas kerja keras lintas-sektor. Karena stunting merupakan persoalan kompleks yang tidak bisa dikerjakan satu pihak.
Desa Kubutambahan, lanjut dia, memiliki penduduk 5.046 Kepala Keluarga. Ia pun memaksimalkan anggaran dana desa untuk program-program kesehatan masyarakat, salah satunya mendukung kegiatan Posyandu.
“Kami punya 10 Posyandu dengan 110 kader. Jadi melalui kegiatan ini kami mohon arahan dari Bapak DPR RI (Kariyasa-red), BKKBN dan Pemerintah Kabupaten Buleleng,” harapnya.
Pemerintah Kabupaten Buleleng, diwakili Kepala Dinas Kesehatan, dr. Sucipto, mengingatkan, penurunan stunting merupakan program prioritas nasional, bahkan Presiden Joko Widodo menargetkan prevalensi stunting di Indonesia turun menjadi 14 persen di tahun 2024.
Target itu di bawah standar WHO 20 persen. Target selanjutnya, di tahun 2030 hingga 2045, Indonesia benar-benar terbebas dari stunting menyambut Indonesia Emas.
“Sebelumnya, angka stunting nasional mencapa 24 persen lebih. Artinya, 5,33 juta bayi terkena stunting. Syukur atas upaya bersama kita mampu menurunkannya,” kata Sucipto.
Seizin Pj Bupati Buleleng, Sucipto mengapresiasi kepedulian Anggota Komisi IX DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana, yang menurutnya sangat peduli terhadap warga Bali dan Buleleng khususnya. Kariyasa tidak hanya hadir dalam pengentasan stunting, tetapi soal rabies, demam berdarah dan persoalan kesehatan lainnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Bali Sarles Brabar, kembali menyampaikan, jargon BKKBN tidak lagi “dua anak cukup” namun menekankan kualitas.
“Jadi bapak/ibu punya anak berapa silahkan. Tetapi yang penting berkualitas dengan rencana yang matang,” jelas Sarles.
Dia memuji langkah perbekel Kubutambahan yang sangat responsif terhadap program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana, berpandangan, program pemerintah desa sudah bagus, perlu didukung oleh elem masyarakatnya terutama kalangan remaja.
Dukungan tersebut, menurut dia, bisa diwujudkan dengan menghindari pernikahan di bawah umur. Karena dari hasil riset, anak-anak stunting sebagian besar lahir dari orangtua di bawah umur.
“Gunakan pola 21-25. 21 tahun usia minimal untuk perempuan dan 25 tahun untuk lelaki. Selain itu hindari 4 T (terlalu) yang sudah familiar di telinga kita,” pesannya.
Keberhasilan Bali sebagai provinsi dengan prevalensi terendah nasional 8 persen, lanjutnya, patut disyukuri, terlebih prestasi itu dicapai di tengah hantaman Pandemi Covid-19. Angka tersebut wajib diturunkan kembali menjadi zero atau setidaknya 2 persen.
Kegiatan dihadiri lebih dari 400 warga. Sebagai penyemangat, hadirin disuguhi hiburan kesenian bondres serta berbagai door prize menarik. Turut hadir pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Buleleng sebagai wujud dukungan dari sivitas perguruan tinggi kesehatan. (Gde)
Save as PDF