BANGLI – fajarbali.com | Wabah pandemi Covid-19, benar-benar telah menyebabkan pelaku usaha pariwisata di Bali dan Kabupaten Bangli pada khususnya terpuruk. Sebab, dalam rentang waktu empat bulan terakhir, pemasukan para pengusaha jasa pariwisata menjadi minus.
Sementara pengeluran rutin seperti untuk bayar listrik dan air, termasuk biaya pemeliharaan tetap jalan. Oleh karena itu, para pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Bangli berharap Gubernur Bali, I Wayan Koster bisa membantu memfasilitasi untuk mempercepat mendapat kucuran kredit modal usaha agar sector pariwisata ini bisa kembali bangkit.
Demikian disampaikan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restouran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bangli, I Ketut Mardjana saat dihubungi Kamis (25/06/2020). Pemilik Toya Devasya ini berpandangan, merebaknya pandemi Covid-19 telah memberikan dampak dari segi mikro bahwa antara kesehatan dan aktivitas ekonomi sama-sama perlu. “Kalau masyarakatnya tidak bekerja, tidak mempunyai pendapatan dan bisa-bisa stress, frustasi serta terancam kelaparan,” jelasnya.
Semetara secara makro, telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi dari tri wulan pertama hingga tri wulan kedua tahun 2020 terus mengalami penurunan. Dalam hal ini, pemerintah diingatkan harus selalu melakukan edukasi dan bisa memfasilitasi baik dari segi ketersedian peralatan maupun perlengkapan serta tenaga medis yang ada. “Selayaknya airport dan pelabuhan juga dilengkapi infrastruktur kesehatan yang memadai oleh pemerintah. Jadi bila ada yang terindikasi, akan cepat ditangani,” ungkapnya.
Sebaliknya, lanjut Mardjana, pemerintah jangan membuat persyaratan-persyaratan yang justru membebani masyarakat seperti mewajibkan semua orang yang datang ke Bali untuk menjalani berbagai test kesehatan. “Ini akan membuat ketakutan dan keengganan orang untuk bepergian. Dampaknya, ekonomi lagi,” tegasnya. Lanjut dia, perlu dilakukan pemilahan. Jangan semua orang yang datang justru disamaratakan dengan orang sakit. Untuk itu, dalam kondisi wabah saat ini, pihaknya berharap jangan masyarakat terus-terusan dibuat takut. “Edukasi atau cara-cara pendekatan yang humanis harus dilakukan pemerintah,” pintanya.
Terlebih disampaikan, sesuai wacana yang telah dicanangkan Gubernur Bali I Wayan Koster, sector pariwisata di Bali akan segera dibuka bertahap. Dimulai tanggal 9 Juli 2020, untuk lokal dulu selanjutnya bulan Agustus untuk domestik nasional dan September baru mulai dengan wisatawan mancanegara. “Nah, dalam proses ini, perlu singkronisasi antara himbauan edukasi dan pendekatan dari pemerintah kepada pengusaha-pengusaha untuk menerapkan protocol Kesehatan. Namun, dalam rentang waktu empat bulan terakhir, usaha pariwisata kan sudah no income. Pengeluaran iya, tapi tidak ada pemasukan sama sekali yang menyebabkan terjadinya defisit cash flow. Dalam hal inilah peran pemerintah untuk bisa membantu perusahaan. Ini yang saya harapkan Gubernur bisa memperjuangkan,” ungkap Mantan Dirut PT. POS ini.
Dimana bentuk bantuan yang diharapkan yakni berupa kredit sebagai talangan modal usaha. “Sekarang banyak orang tidak punya uang. Sementara semua pihak termasuk negara berkepentingan untuk bisa membangkitkan bisnis pariwisata ini lagi. Mengingat perusahaan sebagai salah satu pendukung untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Sebab, sebagai penyerap tenaga kerja dan juga bayar pajak. Oleh karena itu, maka pengusaha ini harus bisa berjalan lagi ditengah kondisi yang serba sulit sehingga perlu diberikan bantuan,” bebernya. Terlebih menurut Mardjana, mekanisme pemberian talangan kredit modal usaha tersebut sudah diatur oleh Menteri Keuangan. “Tinggal diikuti saja, aturan tersebut. Juga, sudah ada bank-bank pelaksana yang ditunjuk. Nah, peran pemerintah disini hanya memfasilitasi untuk bisa mempercepat kucuran bantauan kridit modal usaha ini setidaknya agar bisa dicairkan sebelum dibukanya secara resmi kunjungan wisatawan,” pungkas Mardjana (arw)
Save as PDF