Save as PDF
GIANYAR – fajarbali.com | Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali menggelar “Workshop Penguatan Konvergensi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Bali Tahun 2023” bertempat di Ubud, Gianyar, 18-19 Desember 2023.
Program di penghujung 2023 ini, menghadirkan TPPS Provinsi Bali, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Perwakilan pimpinan perguruan tinggi, Perwakilan OPD KB kabupaten/kota, Pimpinan Organisasi Profesi Provinsi Bali, mitra kerja dan beberapa narasumber.
Kepala Perwakilan BKKBN Bali Sarles Brabar, mengungkapkan, workshop dilatarbelakangi Peraturan Presiden (Perpres) No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Peraturan BKKBN No 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, serta DIPA Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.
Menurut Sarles, secara umum, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan serta menyelaraskan kualitas pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali dengan keluaran (Output) dan manfaat (outcome) yang jelas dan terukur.
Sedangkan secara khusus, untuk mengoptimalkan peran mitra kerja dalam pelaksanaan program Percepatan Penurunan Stunting, meningkatkan pemahaman tentang progam dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting, menyelaraskan pelaksanaan program Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali, serta menyamakan persepsi dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali.
“Kegiatan melibatkan 60 orang yang terdiri dari, terdiri dari TPPS Provinsi, OPD KB Kabuoaten/Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Bappeda Kabupaten/Kota, Perwakilan BKKBN Bali, Satgas Stunting dan mitra kerja,” ungkapnya.
Ketua TPPS Provinsi Bali Dewa Made Indra yang diwakili Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) I Wayan Wiasthana Ika Putra, memaparkan materi tentang Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Bali tahun 2021-2024.
Evaluasi TPPS Provinsi Bali Bidang I(Pelayanan Intervensi spesifik dan sensitif) tahun 2023. Oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr. Anom serta menyampaikan Evaluasi TPPS Provinsi Bali Bidang II, yakni Komunikasi perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga) tahun 2023.
Evaluasi TPPS Provinsi Bali Bidang III( Konvergensi dan Koordinasi) tahun 2023 oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Bali, dan Evaluasi TPPS Provinsi Bali Bidang IV, meliputi data, pelaporan dan knowledge management oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar.
“Capaian target kita di Bali sudah sangat baik. Namun perlu terus dievaluasi agar capaian positif itu diikuti indikator- indikator analisanya,” harap Sarles.
Sementara itu, Kepala Bapeda Bali Ika Putra mewakili Ketua TPPS Dewa Made Indra, memuji kinerja BKKBN Bali dan jajaran yang tidak pernah lelah bekerja, meski di penghujung tahun.
Kualitas sebuah keluarga dan generasi mendatang, salah satunya dapat diukur dari tinggi rendahnya prevalensi stunting di suatu daerah yang saat ini juga menjadi program prioritas pemerintah di tingkat pusat hingga desa dan kelurahan.
Menurut Ika Putra, stunting pada balita dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.
Berdasarkan hasil studi status gizi Indonesia (SSGI) 2022 prevalensi stunting di Indonesia sebesar 21,6% sedangkan di Provinsi Bali masih bisa mempertahankan posisi dengan prevalensi stunting terendah di Indonesia untuk tahun 2021 sebesar 10,9% dan tahun 2022 sebesar 8%.
“Kami sangat mengapresiasi kinerja dari seluruh tim Percepatan Penurunan Stunting yang terlibat namun kita tidak boleh lengah dengan capaian ini, Konvergensi percepatan penurunan stunting tetap harus dilakukan oleh seluruh lintas sektor dan mitra kerja terkait,” kata Ika Putra.
Ia melanjutkan, stunting dan kekurangan gizi lainnya, yang terjadi pada 1000 HPK disamping beresiko menghambat pertumbuhan fisik dan kerentanan anak terhadap penyakit, juga menghambat perkembangan kognitif yang akan berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan.
Percepatan penurunan stunting memerlukan intervensi yang konvergen meliputi intervensi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung dan intervensi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung.
Penurunan stunting menitik beratkan pada penanganan penyebab masalah gizi, yaitu faktor yang berhubungan dengan ketahanan pangan khususnya akses terhadap pangan bergizi (makanan), lingkungan sosial yang terkait dengan praktik pemberian makanan bayi dan anak (pengasuhan), akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan (kesehatan), serta kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi (lingkungan).
Dalam upaya mendukung pelaksanaaan percepatan penurunan stunting dan memastikan bahwa intervensi dalam percepatan penurunan stunting, serta pelaksanaan konvergensi TPPS dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai desa dan kelurahan bisa terlaksana sesuai amanat Perpres 72/2021 dan RANPASTI, perlu dilakukan monitorng dan evaluasi TPSS hingga jenjang terbawah.
“Hal ini tentunya membutuhkan strategi yang jelas untuk bersama-sama secara konvergensi memahami semua permasalahan serta mencari solusi untuk mengatasinya secara lintas sektoral dan semua pemangku kepentingan,” tambah dia.
Ia melanjutkan, penguatan kelembagaan dan kinerja TPPS mulai ditingkat desa sampai tingkat provinsi perlu mendapatkan perhatian yang serius. Pihaknya tidak akan pernah surut untuk mengajak partisipasi dan koordinasi TPPS untuk senantiasa bekerja keras dan tuntas dalam mengawal percepatan penurunan stunting di Provinsi Bali.
Langkah-langkah percepatan penurunan stunting harus dilakukan dengan meningkatkan konvergensi, sinergitas, integrasi dan akselerasi serta komitmen pemangku kebijakan dan mitra kerja dalam penanganannya.
Save as PDF