FOTO: I Made Gede Putra Wijaya
MANGUPURA – sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Tokoh pendidikan Bali sekaligus ketua YPLP Kabupaten PGRI Badung I Made Gede Putra Wijaya, menilai, sudah saatnya jalur zonasi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dievaluasi bahkan direvisi karena terbukti tidak efektif selama kurang lebih lima tahun penerapannya.
Zonasi, kata Putra Wijaya, justru membuat orangtua calon murid bingung karena banyak parameter yang gagal dipahami. Dari sinilah bibit-bibit 'kekisruhan' muncul.
Dalam pengamatannya, zonasi melahirkan kepercayaan diri dalam benak orangtua atau calon murid baru, bahwa jika rumah/domisilinya dekat dengan sekolah sasaran, mereka otomatis diterima.
"Kenyataannya kan enggak seperti itu. Bahkan ada yang rumahnya hanya terpisah tembok (dengan sekolah-red) malah enggak keterima. Ini kan kacau," tegas Putra Wijaya ditemui di sela Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi peserta didik baru TA 2023/2024 SMK PGRI 1 Badung, Senin (10/7).
Kerancuan sistem zonasi, lanjut dia, membuat banyak calon peserta didik seolah tercecer. Sehingga munculah gelombang kedua PPDB di persekolahan negeri. Parahnya, hal ini dimainkan oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan hingga terjadi gelombang "tsunami".
Fakta di lapangan, peserta didik baru di sekolah negeri khususnya jenjang SMA/SMK sederajat membludak, jauh melebihi daya tampung dan rasio guru. "Mau dikemanakan pendidikan kita?," tanyanya.
Evaluasi menjadi penting, karena menurut dia, sistem zonasi tidak sesuai dengan tujuan awal diterapkan yakni memeratakan, menghapus kastanisasi pendidikan dan menekan "traffic jamp" di jalanan.
