MANGUPURA-fajarbaali.com | Pembangunan sanitasi di daerah sangat dibutuhkan guna meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Begitu pentingnya sanitasi bagi masyarakat, sekaligus mendukung program sanitasi pusat, Pemkab Badung melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan penyamaan persepsi guna menyusun dokumen pemutakhiran Stategi Sanitasi Kabupaten (SSK).
Diharapkan melalui dokumen SSK ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program sanitasi di Kabupaten Badung yang sejalan dengan program provinsi, dan pemerintah pusat. Hal tersebut terungkap saat rapat penyamaan persepsi kick off meeting mengenai review strategi sanitasi, penyusunan dokumen pemutakhiran SSK, Program Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Kabupaten Badung tahun 2018, Rabu (11/4/2018) di ruang rapat Bappeda, Puspem Badung.
Rapat yang diikuti perangkat daerah terkait, dihadiri Kepala Bappeda Badung I Made Wira Dharmajaya didampingi Kabid. Sarana Prasarana Wilayah Bappeda I Wayan Surat Oka Negara, serta dari Satker Pengembangan Penyelamatan Lingkungan Pemukiman Provinsi Bali I Made Gede Sudarsana dan Louis Angela Sihombing, serta fasilitator kabupaten.
Kepala Bappeda Badung I Made Wira Dharmajaya menyampaikan, bahwa proses program sanitasi di Badung telah dimulai sejak 2012 dan sudah ada satu pemetaan dan strategi, namun belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Dan tahun 2018 ini kembali menyusun dokumen pemuktahiran SSK.
Dokumen ini nantinya akan digunakan untuk panduan pelaksanaan program pembangunan sanitasi di Badung. “Dalam kick off meeting ini kami harapkan adanya banyak informasi dan masukan sehingga sejalan, menyikapi secara proporsional sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.
Ditambahkan, kegiatan penyusunan dokumen pemuktahiran SSK terdiri dari 5 (lima) proses meliputi internalisasi dan penyamaan persepsi, pemetaan kondisi dan kemajuan pembangunan sanitasi, skenario pembangunan sanitasi, konsolidasi penganggaran, serta finalisasi.
Satker I Gede Made Sudarsana menjelaskan, Pemkab Badung sudah pernah menyusun dokumen SSK di tahun 2012 dan tahun 2013 memorandum program dengan sasaran MDGs. Dokumen tersebut sudah banyak perubahan-perubahan sehingga tahun ini kembali melakukan penyusunan dokumen SSK guna mencapai universal akses. Dikatakan, sanitasi dibagi menjadi tiga bidang yaitu air limbah, persampahan dan drainase lingkungan. Target dan capaian sanitasi di Indonesia ditargetkan 100 % di tahun 2019. Data tahun 2016, di Indonesia telah mampu mencapai 70,37 %. Untuk Provinsi Bali dari target sanitasi akses layak 95% baru tercapai 89 % dan akses dasar 5%. Kabupaten Badung akses layaknya sudah mencapai 94%.
Louis Angela Sihombing menambahkan, program sanitasi dari pemerintah pusat akan membantu IPAL, jaringan pipa retikulasi dan induk, sel TPA Sanitary, peralatan pengolah sampah, TPST, saluran drainase lingkungan serta kolam retensi skala pemukimam. Sementara di daerah mempersiapkan lahan, bangunan pendukung serta pemberdayaan masyarakat. (put)
Save as PDF