DENPASAR-fajarbali.com | Tenggelamnya KMP Yunicee di perairan Selat Bali beberapa waktu yang lalu menjadi sorotan berbagai pihak. Salah satunya DPRD Bali. Komisi III DPRD Bali menggelar sidak ke Pelabuhan Gilimanuk untuk memantau sekaligus mengecek kondisi.
Hasilnya, diketahui bahwa selama ini ada kelonggaran dalam hal pengawasan di Pintu Masuk Bali tersebut. Selain itu, data terhadap penumpang dan kru kapal dengan Manifes di Kapal tidak sesuai. Terbukti, sampai saat ini tidak ada kepastian berapa jumlah penumpang dan kru Kapal yang menaiki KMP Yunice.
“Komisi III DPRD Bali melaksanakan kunjungan ke pelabuhan Gilimanuk, sehubungan adanya musibah kapal karam yang hingga saat kami hadir di sana didampingi otoritas pelabuhan, Polair, TNI AL, Kepolisian dan Basarnas belum bisa memastikan jumlah penumpang dan kru terlihat dari jumlah manifes dan kru yang tercatat tidak sesuai dengan laporan masyarakat yang tertimpa musibah bahkan logika sederhana dilihat dari jumlah kendaraan yang terangkut,” kata Ketua Komisi III DPRD Bali Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana, Senin (05/07/2021).
Baca Juga :
Bupati Tamba Pantau Vaksinasi di SMP 3 Negara
PPKM Darurat, Badung Belum Putuskan Beri Bantuan Sosial
Untuk itu, Komisi III DPRD Bali meminta kepada pihak Pelabuhan memberikan informasi secara detail. Agar masyarakat utamanya keluarga korban tenggelamnya KMP Yunice bisa mendapatkan akses informasi yang jelas. Menurutnya, kepastian informasi sangat dibutuhkan saat ini, lantaran data yang muncul masih simpang siur.
Bisa disimpulkan bahwa ada yang salah dengan tata kelola penyebrangan manusia di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk. Bahkan mengarah pada kebocoran tiket. “Kami mendorong segala informasi dari pelabuhan Ketapang agar lebih terbuka demi kemanusiaan, kebocoran tiket dan lain-lain adalah rahasia umum kesampingkan dulu,” tandasnya.
Dari hasil laporan saat kejadian, KMP Yunice terseret lebih dari 1,5 mil dari lokasi kejadian awal. Akhirnya, lokasi pasti kapal tersebut menjadi belum jelas. “Yang pasti banyak korban yang jatuh,” ujar Gung Adhi.
Lebih lanjut, politisi PDIP asal Kota Denpasar ini menambahkan, seharusnya pihak pelabuhan di Bali bisa menjadi bagian koordinasi dari Pemprov Bali. Tetapi, selama ini menjadi tanggungjawab ditjen perhubungan darat Kemenhub RI.
“Selama ini sangat sulit Pemprov Bali melakukan pengawasan sehingga pelabuhan-pelabuhan di Bali berpotensi melakukan kesewenangan mengingat pengawasan yang longgar. Kami di DPRD Bali maupun Pemprov hanya memiliki pola penyampaian aspirasi koordinasi kepada pelaksana daerah ataupun pada sampai tingkatan menteri dan DPR RI untuk peningkatan pengawasan dan atensi,” pungkasnya.
Terakhir, Gung Adhi bersama para anggota Komisi III DPRD Bali lainya juga menyampaikan rasa duka cita dan belasungkawa kepada para korban tenggelam KMP Yunice di perairan Selat Bali. (her)
Save as PDF