https://www.traditionrolex.com/27 PPKM Berpengaruh Terhadap Ekonomi, PUTRI Harapkan Adanya Kelonggaran - FAJAR BALI
 

PPKM Berpengaruh Terhadap Ekonomi, PUTRI Harapkan Adanya Kelonggaran

(Last Updated On: 25/07/2021)

Denpasar-fajarbali.com | Ketua DPD Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) Bali I Gusti Agung Ayu Inda Trimafo Yudha mengharapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang telah berlangsung pada 3-20 Juli 2021 di Pulau Jawa-Bali diberikan jeda atau kelonggaran. Oleh karena, PPKM darurat memang memiliki pengaruh besar terhadap industri perekonomian termasuk PUTRI yang mengandalkan kunjungan wisatawan.



Dengan tren kenaikan penularan Covid-19, memang sepatutnya dilakukan pembatasan mobilisasi. Dirinya menyadari kebijakan itu amat penting dalam menekan lonjakan pandemi yang lebih besar lagi.

“Saya pun menyadari PPKM harus dilakukan tapi satu sisi ada juga perut masyarakat harus terisi. Untuk itu, kondisi itu seperti Makan Buah Simalakama adalah suatu kondisi yang serba salah. Namun besar harapan kita agar pekerja pariwisata diberikan bantuan sosial supaya bisa bertahan hidup dan lebih tenang. Terlebih lagi ada masyarakat atau industri yang mengandalkan hidupnya dari pendapatan harian. Apabila kesempatan bekerja harian ditutup, tentunya menimbulkan kelimpungan atau kepanikan agar bisa melangsungkan hidupnya,” ujarnya, Rabu (21/7/2021).

Baca Juga :
19.753 UMKM Denpasar Ajukan BPUM
Siswa SMK Pembangunan Denpasar Jalani Vaksinasi Covid-19

Begitu juga, para pedagang kecil dan kaki lima, termasuk buruh harian tentu semakin sulit dalam melewati kondisi pandemi yang berlangsung hampir dua tahun.
“Termasuk juga skala besar dari anggota putri yang bergerak dalam jasa daerah tujuan wisata (DTW) yang bersifat komunal dan swasta (profesional). Kini penerimaan wisatawan anggota PUTRI sudah turun grade dari biasa terima tamu internasional jadi terima wisatawan domestik, bahkan kini mengandalkan tamu lokal pun sulit,” ungkapnya.

Meksipun PPKM diperpanjang, diharapkan agar break dahulu atau setidaknya adanya kelonggaran, agar bisa jalan sebentar baru dievaluasi lagi kalau memang perlu.Ia mengatakan, selama pemerintah masih memberikan kesempatan membuka industri tersebut beberapa waktu lalu, mereka hanya bisa cukup biaya pemeliharaan saja. Pekerjanya sudah banyak berpindah dari dunia pariwisata ke sektor lain untuk bisa bertahan hidup.

 “Apabila masyarakat tidak diberikan kelonggaran dalam konsisi yang aman, khawatir timbul masalah baru.Bukan masyarakat sakit karena Covid -19 saja, tetapi bisa sakit timbul karena depresi dan stress. Mengingat beban rumah tangga cukup besar, di tengah tahun ajaran baru murid sekolah dengan minimnya pendapatan dan lapangan pekerjaan,” pungkasnya.

  Di tengah kegelisahan ini, ia tetap mengingatkan agar masyarakat juga tetap mengikuti protokol kesehatan agar tidak terpapar Covid -19, apalagi dengan adanya varian baru (delta) yang cukup membahayakan. (dha)

 Save as PDF

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2020 Ditetapkan jadi Perda

Ming Jul 25 , 2021
Dibaca: 6 (Last Updated On: 25/07/2021)NEGARA – fajarbali.com | Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan menjadi Perda. Penetapan tersebut disampaikan pada rapat paripurna V DPRD Jembrana masa persidangan III tahun sidang 2020/202 yang dilakukan secara virtual, Rabu (14/7/2021).   Save as PDF

Berita Lainnya