Save as PDF
Kelompok perempuan di Kota Denpasar mengikuti Munas Perempuan untuk Pembangunan secara daring, dari Kampus Universitas Ngurah Rai 26-27 Maret 2024.
DENPASAR-fajarbali.com I Kaum perempuan yang tergabung dalam organisasi perempuan, kelompok disabilitas, Sekolah Perempuan, komunitas perempuan se-Kota Denpasar berkumpul di Aula Pascasarjana Universitas Ngurah Rai (UNR) untuk mengikuti Munas Perempuan Nasional untuk Pembangunan tahun 2024 yang diwadahi LSM Bali Sruti dan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (Fishum) UNR, pada Selasa (26/3/2024) secara hybrid.
Ketua LSM Bali Sruti Dr. Ir. Ni Luh Riniti Rahayu, M.Si., mengungkapkan, sedikitnya ada tujuh permasalahan mendasar yang diajukan perempuan Kota Denpasar, di antaranya; kemiskinan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, kesehatan reproduksi.
“Rumusan-rumusan masalah itu merupakan hasil musyawarah daerah kota Denpasar yang digelar sebelumnya melalui tahapan kajian-kajian mendalam,” jelas Riniti.
Akademisi sekaligus aktivis perempuan ini, menambahkan dari hasil usulan semua kabupaten/kota se-Indonesia tersebut dikolaborasikan atau dikompilasi dan menjadi topik dalam Munas yang dibahas sekarang untuk ditindak lanjuti melalui usulan yang nantinya masuk dalam RPJMN.
“Usulan ini nanti akan diajukan ke Kementerian Bapenas sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan yang dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN),” sebutnya.
Riniti menambahkan, Bali Sruti berkolaborasi dengan Fishum UNR ikut terlibat dari awal Musda untuk menghasilkan usulan-usulan yang diajukan ke pusat.
Pada kesempatan yang sama, Dekan Fishum UNR Dr. Drs. Wayan Astawa, SH., MAP, mengaku siap membantu dan terlibat mulai dari pengkajian permasalahan maupun turun langsung ke lapangan dalam mengentaskan permasalahan-permasalahan perempuan.
Kampus sebagai pencetak kaum intelektual ingin mengubah mindset masyarakat bahwa perguruan tinggi bukan hanya sebagai gudang ilmu saja, namun ikut juga bergerak dan terlibat dalam mengentaskan beberapa permasalahan di masyarakat.
“Kami sudah banyak melakukan kegiatan di desa-desa khusunya di Kota Denpasar,” pungkasnya.
Munas secara offline nanti akan digelar pada tanggal 20-21 April di ruang Kerta Gosana Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung yang diikuti kurang lebih 1000 peserta yang terdiri dari organisasi perempuan, organisasi disabilitas, maupun komunitas-komunitas perempuan. Dan diikuti oleh beberapa dari daerah terdekat seperti Jawa Timur.
Munas Perempuan ini digelar oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang bertujuan untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan perempuan dan anak serta masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.
“Ini salah satu upaya konkrit pemerintah dan masyarakat dalam mendorong terwujudnya kesejahteraan perempuan dan anak serta mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,” kata Plt Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Titi Eko Rahayu saat membuka Munas Perempuan 2024, dari Jakarta.
Titi Eko Rahayu mengatakan setiap sektor pembangunan harus mengutamakan prinsip kesetaraan, keadilan, dan inklusivitas, sebagaimana amanat Undang-undang Dasar 1945.
“Dengan demikian pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam mencapai kemajuan di segala bidang. Pembangunan tersebut harus merata, adil, dan dapat mencakup semua kalangan masyarakat serta dapat mengakomodasi suara dari kelompok-kelompok rentan seperti anak, perempuan, lanjut usia, penyandang disabilitas, kelompok marginal, serta seluruh lapisan masyarakat hingga ke akar rumput,” kata dia.
Oleh karena itu, sangat penting untuk mendorong upaya-upaya kesetaraan gender dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
Pihaknya meyakini pemberian kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan akan menghasilkan kebijakan yang lebih representatif dan inklusif.
Menurutnya, dengan mendorong perempuan untuk terlibat dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, program, dan anggaran, maka langkah ini dinilai positif dalam mendorong perubahan tatanan kehidupan menjadi lebih baik kedepannya. (gde)
Save as PDF