BANGLI-fajarbali.com | Setelah sempat diwacanakan ditunda, proses perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Bangli diam-diam ternyata dilakukan.
Bahkan proses seleksi PPPK yang setara dengan PNS ini telah dilakukan, pada Sabtu (23/02/2019). Hal ini terungkap saat Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli, IB Gde Giri Putra meninjau langsung pelaksanaan seleksi penerimaan PPPK tahap 1 tahun 2019, di Gedung Dibya Sabha SMKN 1 Bangli. Hanya saja, yang bisa mengikuti seleksi PPPK ini, dari 43 orang kouta yang ditetapkan Pusat, hanya 40 orang saja yang bisa mengikuti.
Oleh karena itu, Sekda IB Giri Putra pada kesempatan itu, berharap tenaga honor dan kontrak lainnya yang ada di Kabupaten Bangli juga segera bisa dibuatkan regulasi untuk bisa diangkat menjadi PPPK.
“Sebagai Sekretaris Daerah (Sekda), saya merasa bangga dengan dilakukan kebijakan pusat ini. Karena inilah kesempatan saudara saudara kami yang sudah lama mengabdi, yang memang dilihat kinerjanya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan teman teman Aparatur Sipil Negara (ASN). Apalagi ini langsung menyentuh kepentingan kepentingan dalam rangka pemberdayaan petani di desa,” ujar Sekda.
Lebih lanjut Sekda Giri Putra menyampaikan, sejatinya berdasarkan data yang diberikan dari Menpan, Pemkab Bangli mendapatkan 2 formasi sejumlah 43 orang. Rinciannya, terdiri dari 6 orang tenaga guru dan 37 orang tenaga harian lepas dan tenaga bantu penyuluh pertanian (THL TB PP). Nah, dari 6 orang guru itu, yang bisa memenuhi syarat pendidikan hanya 3 orang karena untuk pengangkatan PPPK guru diwajibkan berijasah SI. “Sisanya ada 3 orang tidak bisa mengikuti PPPK karena belum memiliki ijasah S1 sehingga tidak memenuhi syarat seleksi untuk diangkat menjadi PPPK. Jadi hanya 40 oranglah yang memenuhi syarat tersebut,” tegas Sekda.
Menurut Sekda Giri Putra, seleksi ini merupakan kesempatan yang sangat baik dilakukan Pemerintah, dan merupakan program strategis nasional dalam rangka memberikan dukungan kepada para pengabdi yang sudah lama sekali mengabdi. Ia pun mencontohkan, dengan segala usaha dan upaya pengabdian baik kondisi, lokasi, dan resiko yang mereka laksanakan untuk kegiatan kegiatan yang ada diplosok-plosok desa penuh tantangan mereka lalui. “Ini sungguh pengabdian yang mulia dan sekarang wajar mereka dikasi kesempatan untuk seleksi penerimaan PPPK ini,” jelasnya. Tapi, lanjut Sekda Giri Putra, ada satu hal yang masih mengganjal dalam pikirannya.
“Kebetulan ini juga sebagai arahan bapak Bupati, manakala keputusan ini dilakukan oleh pemerintah Pusat karena ini pembiayaannya ada di daerah. Besar harapan saya selaku Sekda supaya pegawai honor dan kontrak yang lainnya didaerah kita ini, bisa diangkat juga menjadi PPPK. Toh ujung-ujungnya pembiayaannya dilimpahkan ke daerah,” tegasnya.
Ia berharap, mudah-mudahan penyampaian ini didengar oleh pusat. Sehingga Pemerintah kabupaten Bangli betul betul bisa memberikan dorongan kepada para honorer lain yang sudah lama mengabdi dan kinerjanya sudah jelas, untuk bisa diberlakukan sama guna meningkatkan kesejahteraannya dengan nantinya bisa diangkat juga menjadi PPPK. Sebab, kata dia, PPPK hampir sama dengan ASN sehingga akan berpeluang dikelas jabatan. “Kelas jabatan akan dihitung dari beban kerja dan target beban kerja, dan dari beban kerja itulah dinilai nafkah yang kita dapatkan,” tegasnya.
Karena itu kepada semua peserta yang sudah mendapat kesempatan mengikuti proses seleksi PPPK, diharapkan, semuanya bisa lulus dan nantinya bisa memberikan dukungan penuh dalam program-program pembangunan daerah. Baik dalam sisi bidang pertanian maupun dalam bidang Pendidikan. (ard)
Save as PDF