Save as PDF
Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya (udeng kuning) bersama pimpinan dan anggota DPRD Bali
DENPASAR-fajarbali.com
Setelah dilantik menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Bali pada awal bulan September 2023 lalu, akhirnya Sang Made Mahendra Jaya menggelar rapat koordinasi bersama DPRD Bali, Kamis (05/10) di Ruang Rapat Gabungan Gedung DPRD Bali. Jika rapat-rapat yang biasanya digelar terkesan tegas, namun kali ini berbeda. Suasana tampak cair dan santai, mengingat agenda rakor dibalut dengan ngopi bareng.
Layaknya Rapat Paripurna, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya duduk bersama Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama didampingi Wakil Ketua DPRD I Nyoman Suyasa dan Tjok Gde Asmara Putra Sukawati. Sementara pada anggota duduk disebelah kanan kiri berhadapan.
Saat membuka rapat, Adi Wiryatama memperkenalkan satu persatu para anggota dewan yang hadir. Termasuk dari masing-masing dapil. Ia juga memperkenalkan dua pendamping dari eksekutif yakni yang dihadiri Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Ketut Sukra Negara, Assisten Administrasi dan Umum Setda Provinsi Bali, Dewa Putu Sunarta.
“Niki duwen, saking kangin, (pejabat dari timur, red) kalau sampai tidak ngiringin (mendampingi,red) Pj.Gubernur, nanti bisa disanksi,” ujar Adi Wiryatama.
Disamping itu, tak lupa Adi Wiryatama juga memperkenalkan Kelompok Ahli (Pokli) DPRD Bali serta tugasnya selama ini. “Kami di DPRD Bali, semua kelompok ahli yang ada tidak dibubarkan. Karena keberadaan kelompok ahli sangat diperlukan yang diajak dalam menyelesaikan Peraturan Daerah baik inisiatif dewan maupun yang diajukan eksekutif. Seperti halnya ada 7 Perda yang dibahas, dalam seminggu sudah dapat selesai,” terangnya.
Dewan Sampaikan Sejumlah Permasalahan
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bali, I Nyoman Suyasa dihadapan Pj menjelaskan bahwa selama kepemimpinan Gubernur Wayan Koster, koordinasi dan komunikasi berjalan baik. Kendati yang paling sering yakni Fraksi PDIP.
Nyoman Suyasa menjelaskan, masih ada permasalahan yang masih belum tertangani maksimal hingga saat ini, yakni persoalan sampah. Sehingga perlu solusi dan langkah-langkah konkrit untuk penanganannya. Untuk di daerah pemilihannya yaitu Karangasem, perlu perbaikan jembatan penghubung yang menghubungi desa Sidemen Karangasem dengan Klungkung. Sebab diketahui, jembatan penghubung putus. Kesannya, kedua daerah tersebut seakan terisolir. “Saya titip aspirasi semeton titiang dari Karangasem dan mohon secepatnya mendapat penanganan, sehingga akses perekonomian masyarakat bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Disisi lain, Wakil Ketua DPRD Bali lainnya, Tjok Gde Asmara Putra Sukawati menyampaikan, saat ini kemiskinan di Bali masih menjadi ‘PR’ pemerintah. Ditambah lagi, saat masa Pandemi Covid-19, jumlah kemiskinan meningkat. Apalagi banyak faktor yang mempengaruhi seperti keamanan serta penyakit yang melanda Bali sebagai daerah tujuan pariwisata. “Yang paling krusial adalah masalah sampah dan sebagai momok tourism industri yang belum bisa ditangani dengan baik,” ungkapnya.
Menjawab apa yang disampaikan para wakil rakyat, Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya mengaku jika dirinya sudah berkomunikasi dengan Gubernur Bali sebelumnya, Wayan Koster. Menurut dia, program-program yang telah dijalankan oleh Gubernur Koster dan DPRD Bali sangat luar biasa. Oleh karena itu, dirinya akan menjaga dan melanjutkan apa yang telah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya. “Saya akan jaga, akan tetap dilanjutkan dan saya akan memperkuat dan tidak ada istilah membuat program baru,” ungkapnya.
Terkait kemiskinan, pihaknya saat ini fokus dan mengajak untuk mengatasi kemiskinan ekstrim di Bali. Sesuai dengan kebijakan dan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan harus nol. Saat ini, secara nasional, angka kemiskinan ekstrim di Bali sebesar 0,4 persen. “Kami optimis dengan ngerombo bersama bisa menuntaskan kemiskinan ekstrim di Bali,” tutupnya. W-011
Save as PDF