Pos Pengaduan Kekerasan di Sekolah Perempuan Srikandi Diintensifkan

Salah satunya memperkuat fungsi pos pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

(Last Updated On: 06/05/2023)

DISKUSI penguatan pos pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sekolah Perempuan Srikandi.

 

DENPASAR – fajarbali.com | Seminggu setelah menerima SK penetapan (legalitas) dari Perbekel Desa Dauh Puri Kaja, Sekolah Perempuan Srikandi langsung bergerak. Salah satunya pemperkuat fungsi pos pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Jumat (5/5/2023), penguatan pos pengaduan diawali dengan diskusi dialogis antara anggota Sekolah Perempuan Srikandi dengan nara sumber Konselor UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Denpasar Sundari Megarini.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak mulai terbayang di benak ibu-ibu anggota sekolah perempuan.

Hal ini tercermin dari pernyataan dan pertanyaan anggota Sekolah Perempuan Srikandi. Salah satunya, Fat. Ibu rumah tangga ini menceritakan pengalamannya diancam oleh seorang bapak setelah ia nasihati.

Ihwalnya, Fat merasa tak tega melihat anak-anak dari bapak tersebut berjalan kaki sangat jauh ke sekolah. Pakaian lusuh, makan seadanya dan seolah tidak terurus.

“Saya pikir bapak itu membiarkan anak-anaknya dalam kondisi begitu. Saya nasihati dengan sopan, malah dia marah dan mengancam. Lalu, apakah anak-anak ini bisa ditolong?” tanya Fat.

Ditambahkan Fat, bapak tersebut terlihat stres setelah kepergian istrinya. Sehingga anak-anaknya sering mendapatkan perlakuan kasar.

Nara sumber dan pembina Sekolah Perempuan Srikandi, yakni Bali Sruti dan KAPAL Perempuan pun, menampung aspirasi itu untuk dicarikan solusi.

Pengamatan Fat ini, menandakan kepekaan anggota mulai terasah terhadap peristiwa kekerasan di sekitarnya. 

Selain Fat, anggota lain juga aktif membagikan pengalaman kekerasan di lingkungan masing-masing.

Nara sumber Sundari Megarini, pun menanggapi dengan memberikan pemahaman tentang kekerasan dan solusi-solusi yang dapat ditangani oleh pemerintah melalui UPTD PPA.

Yang terpenting, kata dia, pertama adalah penguatan anggota agar mampu menggerakkan pos pengaduan secepatnya.

Untuk itu penyamaan persepsi harus terbangun mengingat anggota sekolah perempuan ini terdiri dari unsur ibu-ibu leader desa, kepala keluarga perempuan, lansia, disabilitas, dan para penyintas.

Setelah memahami jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemudian dibedah berbagai tips mendekati keluarga yang mengalami kekerasan dan penelantaran. “Tentu ada strategi pendekatan untuk membantunya,” ujarnya.

Para pendamping lapangan dari LSM Bali Sruti secara intensif mendampingi dan membimbing organisasi perempuan desa yang baru ini agar mampu berdaya dan membantu sesama warga perempuan dan anak serta pemerintahan desa.

Sekolah Perempuan binaan Bali Sruti-KAPAL Perempuan ini merupakan sebuah model pemberdayaan perempuan tingkat desa guna mendukung Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DKRPPA). Dibentuk dan dibina di dua desa sebagai percontohan, yaitu desa Dauh Puri Kangin dan Dauh Puri Kaja.

Guna mendukung perwujudan DKRPPA Kota Denpasar, kedepan diharapkan model pemberdayaan perempuan tingkat desa ini dapat diadopsi pemerintah kota Denpasar disemua desa dan kelurahan. rl

Next Post

Tim Polhukam akan Temui Pemkab Badung, Bahas Pembongkaran Menara Telekomunikasi

Sat May 6 , 2023
Rudolf mengungkap Tim Polhukam akan mendalami permasalahan pembongkaran paksa sejumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Badung. Ia menyebut tim Polhukam bakal melakukan pertemuan dengan Pemkab Badung dalam waktu dekat.
Pembongkaran Tower (21)

Berita Lainnya