FOTO: Penyerahan SK Tim Kelompok Kerja (Pokja) Program Bangga Kencana di lingkup BKKBN Bali, Senin (8/1).
DENPASAR – fajarbali.com | Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali Sarles Brabar menyerahkan SK Tim Kelompok Kerja (Pokja) Program Bangga Kencana di lingkup BKKBN Bali, Senin (8/1).
Adapun 12 nama yang dipercaya memimpin Pokja, yakni; I Putu Gede Sumerta sebagai Ketua Pokja Pengendalian Kependudukan, dr. Ni Luh Nyoman Sumiati, Ketua Pokja Akses, Kualitas Layanan KB dan Kesehatan Reproduksi, Made Billy Udiana Sudibia sebagai Ketua Pokja Ketahanan Keluarga dan Indikator Kinerja Utama Pencegahan Stunting.
Afni Dwi Syafitri, Ketua Pokja Pengelolaan dan Tenaga Lini Lapangan dan Hubungan Antar Lembaga, Desak Nyoman Triarsini, Ketua Pokja Advokasi, KIE dan Kehumasan, Putu Eka Aristyani, Ketua Pokja Pelaporan, Statistik dan Pengelolaan TIK, Ni Made Ari Listiani, Kerua Pokja Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Ni Made Ayu Safitri, Ketua Pokja Hukum dan Kepegawaian.
Luh Kadek Ratih Swandewi, sebagai Pokja ZI WBK/WBBM dan SPIP, I Ketut Dharmayasa sebagai Pokja Keuangan, Anggaran dan Pengelolaan BMN, Putu Ayu Utami Listia Dewi sebagai Pokja Umum, Protokol dan Pelayanan Publik, dan Debby Martha Legi dipercaya memimpin Pokja Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi.
Sarles Brabar, berpesan, perputaran tugas merupakan hal yang lazim dalam sebuah organisasi. Terkadang diperlukan komitmen keluar dari zona nyaman untuk melahap tantangan baru guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara.
“Jadi tidak ada satu jabatan yang dikuasai seseorang sampai pensiun. Jangan jadi besi tua karatan di satu posisi. Tidak ada kata zona nyaman,” pesan Sarles.
Pejabat asal Papua, ini menambahkan, timnya yang baru dilantik diyakini mampu melaksanakan dan meningkatkan kinerja, dalam menjalankan tugas dengan semangat baru tahun 2024.
“Bali termasuk baik, provinsi inovatif, kreatif, dan partisipatif. Untuk itu, saya harap dengan semangat tahun baru 2024, tak hanya turun ke lapangan dengan kinerja optimal, tapi juga melaporkan secara update. Ini demi menyiapkan generasi unggul, yakni generasi emas tahun 2045,” katanya.
Menurut Sarles, sebagian besar pegawai BKKBN Bali adalah orang lokal. Sehingga menguasai betul permasalahan kependudukan di Pulau Dewata. Sementara dirinya hanya seorang nahkoda. Jika diibaratkan kapal, instansi BKKBN harus dijaga semua awaknya. Jangan sampai ada awak yang ingin membocorkan kapal dari dalam.
Terkait prevalensi stunting di Bali, dikabarkan telah mengalami penurunan hingga hampir setengah di tahun 2023, dibandingkan dari jumlah hasil SSGI tahun 2022 sebesar 8 persen. “Nanti akan diumumkan langsung oleh Bapak Presiden di BKKBN Pusat hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023,” ungkapnya. W-009
Save as PDF