Kalau logika itu dipegang lagi, kebijakan pendidikan seharusnya diuji bukan dari seberapa riuh tepuk tangan yang mengikutinya, melainkan dari seberapa tulus ia berpihak kepada yang paling membutuhkan.
Kebijakan yang disenangi Tuhan, kalau boleh meminjam semangat para pendiri Al-Qarawiyyin dan Al-Azhar, adalah kebijakan yang menempatkan bantuan paling besar pada yang paling kekurangan, bukan yang membagi rata kepada siapa saja yang kebetulan lulus ujian masuk.
Maka pertanyaannya bukan lagi apakah pendidikan negeri sebaiknya gratis. Semua orang tentu ingin bebas biaya, siapa yang menolak. Pertanyaan yang lebih jujur adalah: gratis untuk siapa, dibayar siapa, dan menggantikan keberpihakan macam apa? Kita sekarang sudah tahu Rp93,7 triliun dibutuhkan untuk satu bagian saja dari janji itu.
Hal yang belum kita tahu adalah dari mana uang itu benar-benar datang, dan siapa yang akan didahulukan kalau ternyata harus bertahap.
Sampai dua hal itu dijawab dengan angka, bukan cuma dengan tepuk tangan di panggung ulang tahun partai. Rakyat pantas bertanya sekali lagi: yang sedang dibangun ini oase yang menyejukkan, atau fatamorgana yang sudah tahu persis berapa liter air yang dibutuhkan, tapi belum tahu dari sumur mana air itu akan diambil?
*Penulis merupakan praktisi pendidikan/akademisi Undiknas Denpasar.
