Pendidikan gratis: Oase atau Fatamorgana?

IMG-20260922-WA0025
Dr. A.A. Ngr. Eddy Supriyadinata Gorda. [foto: fb/ist]

kurang dari 13 persen angkatan kerja: karyawan bergaji tetap, profesional, pengusaha menengah ke atas. Tapi pajak penghasilan bukan satu-satunya cara rakyat membayar negara. Setiap kali pedagang bakso membeli gas elpiji, setiap kali sopir ojek daring mengisi pulsa, setiap kali buruh tani membeli sabun, PPN 11 persen ikut terpungut, tanpa mereka pernah punya NPWP. Rakyat kecil yang penghasilannya di bawah batas kena pajak tetap membayar negara lewat konsumsi hariannya.

Di sinilah kalimat "pendidikan negeri harus gratis" perlu diperjelas, bukan sekadar disambut tepuk tangan. Gratis untuk siapa dan dibayar oleh siapa adalah dua pertanyaan berbeda.

Janji ini pun bukan baru. Prabowo sudah menyinggung gagasan universitas negeri gratis sejak Sarasehan 100 Ekonom, November 2023. la mengulanginya lagi Meikurang dari 13 persen angkatan kerja: karyawan bergaji tetap, profesional, pengusaha menengah ke atas. 

Tapi pajak penghasilan bukan satu-satunya cara rakyat membayar negara. Setiap kali pedagang bakso membeli gas elpiji, setiap kali sopir ojek daring mengisi pulsa, setiap kali buruh tani membeli sabun, PPN 11 persen ikut terpungut, tanpa mereka pernah punya NPWP. Rakyat kecil yang penghasilannya di bawah batas kena pajak tetap membayar negara lewat konsumsi hariannya.

Di sinilah kalimat "pendidikan negeri harus gratis" perlu diperjelas, bukan sekadar disambut tepuk tangan. Gratis untuk siapa dan dibayar oleh siapa adalah dua pertanyaan berbeda.

Janji ini pun bukan baru. Prabowo sudah menyinggung gagasan universitas negeri gratis sejak Sarasehan 100 Ekonom, November 2023. Ia mengulanginya lagi Mei 2024, saat masih presiden terpilih, soal UKT yang katanya "harus sangat minim atau gratis". 

BERITA TERKINI

TERPOPULER

Scroll to Top