DENPASAR – fajarbali.com | Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan dengan tema “Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Tengah Isu Amandemen UUD 1945: Tantangan dan Solusinya” yang digelar Anggota MPR RI Made Mangku Pastika berlangsung penuh motivasi khususnya kepada kalangan mahasiswa yang hadir di RAH The House of Legal Experts di Jalan Tukad Musi IV Renon Denpasar, Jumat (25/3).
Purnawirawan Polisi dengan tiga bintang di pundaknya sekaligus mantan Gubernur Bali (2008-2018) ini, mengaku miris dengan mental sebagian besar orang Bali yang masih dibelenggu ketakutan. Munculnya istilah ‘koh ngomong’ sesungguhnya untuk menutupi rasa ketakutan tersebut.
“Sepuluh tahun saya jadi gubernur (Bali-red), saya pelajari orang kita itu mentalnya penakut. Ayo mulai sekarang berani bertarung, bila perlu ada nekatnya,” kata Mangku Pastika memotivasi.
Ia lantas mengutip salah satu pepatah China yang menggugah keberanian. Ia mengaku sangat terkesan dengan pepatah itu. Intinya, mengajarkan seseorang agar tidak takut sebelum peti mati benar-benar ada di depannya.
Salah satu solusi yang ia sodorkan dengan mendorong mahasiswa agar terjun berpolitik (praktis). “Jangan ragu kalau mau mengubah sesuatu maka kita harus ikut di dalamnya. Dan berpolitik ini tak ada yang larang,” imbuhbya seraya mengingatkan idealis itu boleh tapi harus realistis.
Memang diakui tantangan pasti ada sebab politik itu kekuasaan. Tak masalah mau ‘warna’ beda. “Ibarat kucing mau warnanya apa, yang penting tugasnya bisa tangkap tikus,” ujar Mangku Pastika mencontohkan. Diingatkan suatu bangsa akan hancur ketika para politisi busuk berkuasa dan orang-orang pintar tidak mau masuk ke politik.
Terkait tema Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, Mangku Pastika yang juga Anggota DPD RI dapil Bali ini mengatakan, UU adalah produk buatan manusia sehinga ada dinamika yang terjadi. Seperti sekarang ini ada isu menunda pemilu, presiden tiga kali dan diperpanjang. “Ini tentu perlu amandemen UU kalau tidak mau disebut inkonstitusional,” tegasnya.
“Masyarakat demokrasi itu cirinya antara lain transparansi, akuntabilitas dan adanya partisipasi publik. Makanya saya ketika menjabat Gubernur bikin Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS), Simakrama, dan membuat SMA/K Bali Mandara. Sebab rakyat harus tahu apa yang dilakukan pemimpinnya,” ujarnya.
Nara sumber I Dewa Gede Palguna, menyoroti banyaknya parpol yang belum menerapkan fungsi minimalnya seperti fungsi pendidikan politik, agregasi politik, rekrutmen politik dan fungsi komunikasi politik. Belum banyak yang menerapkan prinsip meritokrasi, ‘the right man on the right place’.
Terkait isu perubahan masa jabatan presiden, Palguna menegaskan agar tetap melaksanakan aturan yang sudah ada. Sebaik-baiknya presiden tetap harus dibatasi, cukup dua kali saja.
Contoh Presiden Goerge Washington yang menolak ketika mau diangkat tiga kali. “Jangan bikin saya lebih besar dari Amerika,” ujar Palguna menjelaskan alasan George Washington saat itu. Palguna juga mengingatkan agar jangan sampai terjadi kutukan masa jabatan, seperti yang terjadi pada Franklin Roosevelt.
Ia juga menegaskan tidak ada alasan untuk mengundur pemilu sebab jadwal sudah ada dan KPU sudah terbentuk. “Jadi jangan langgar UU. UU itu diubah kalau kebutuhan bukan karena keinginan,” tegasnya.
Palguna mengingatkan pentingnya ideologi. Untuk itu jangan ribut soal warna. “Kalau gak pernah belajar dari sejarah kita akan bingung. Kita harus bagi peran, yang cerdas harus berpolitik,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, nara sumber kedua, AA Duwira Hadi Santosa, menekankan spirit-spirit tokoh pewayangan dalam praktik demokrasi di Indonesia.
Kata dia, masih ada beberapa simbol atau filosofi dalam dunia pewayangan yang masih relevan diteladani para pemimpin negeri hingga saat ini.
Selain mahasiswa, kegiatan tersebut juga dihadiri kalangan umum secara terbatas, tokoh masyarakat hingga tokoh pemuda Bali. Acara dipandu Tim Ahli Nyoman Wiratmaja didampingi Ketut Ngastawa dan Nyoman Baskara. (Gde)
Save as PDF