SINGARAJA – fajarbali.com | Desa Tamblang, Kubutambahan, Buleleng menjadi bersama Desa Bontihing menjadi lokasi terakhir safari keliling Buleleng dalam rangka Sosialisasi Penguatan Pendataan Keluarga dan Kelompok Sasaran Bangga Kencana tahun 2021. Kegiatan ini dimotori oleh Badan Kepundudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) perwakilan provinsi Bali bersama mitra kerja Komisi IX DPR RI.
Sekitar 50 orang ibu rumah tangga mengikuti kegiatan dengan protokol kesehatan yang ketat. Mereka nampak antusias mendengarkan paparan para nara sumber. Mereka semakin antusias saat Seka Bondres Nong-Nong Kling menyampaikan pesan tentang pentingnya pendataan keluarga, meskipun sesekali diselingi gelak tawa. Penyampaian pesan lewat keseian tradisional Bali ini tergolong unik dan inovatif.
Perbekel Desa Tamblang I Made Diarsa mengatakan sangat mendukung program pendataan keluarga yang di lakukan di wilayahnya. Dia meminta agar seluruh masyarakat memberikan data yang sebenar-benernya kepada para kader pendata.
Menurutnya, Tamblang merupakan salah satu dari Desa yang terletak di Kecamatan
Kubutambahan dengan luas wilayah 728 ha sebagaian besar merupakan lahan
pertanian atau tegalan seluas 53 ha . Sedangkan sisanya diperuntukkan sebagai lahan pekarangan, pemukiman dan tanah lainnya.
Data 2018 menunjukkan, jumlah penduduk laki-laki 3.420 jiwa, perempuan 3.428 jiwa, jumlah seluruhnya 6.848 jiwa, atau 2.067 KK. Jumlah inilah yang termasuk keluarga sasaran untuk didata tahun ini. Ia merasa bangga karena desa yang dipimpinnya dijadikan lokasi sosialisasi yang sangat penting tersebut.
Anggota Komisi IX DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana, yang juga putra Buleleng ini terlebih dahulu memotivasi hadirin yang sebagian besar berprofesi sebagai petani tersebut. Kariyasa menyadari, mereka cukip terdampak pandemi Covid-19 dan cuaca yang tidak menentu.
“Pandemi Covid-19 memukul dunia. Yang merasakan dampak semua orang, tidak hanya bapak ibu saja. Apalagi sekarang musim hujan panjang yang mengakibatkan gagal panen, khususnya buah-buahan. Saya minta masyarakat tetap semangat,” kata Kariyasa yang menyumbangkan ratusan paket kebutuhan pokok dan makanan tambahan bagi ibu hamil dan bayi tersebut sebagai wujud kepeduliannya.
Kariyasa juga menyinggung soal data kependudukan yang masih amburadul yang menyebabkan program pemerintah kurang tepat sasaran, misalnya saat pencairan dana bantuan sosial. Banyak masyarakat yang iri karena penerimanya orang itu-itu saja, kadang juga tergolong mampu. Sementara yang benar-benar berhak justru tidak mendapatkan.
Sehingga, Kariyasa berharap, Pendataan Keluarga serentak 1 April hingga 31 Mei 2021 ini dijadikan momentum validasi data agar program pemerintah tepat sasaran. Data keluarga memang terlihat sepele, namun tanpa disadari, data itu sebagai landasan bagi pemerintah menelurkan kebijakan.
Inspektur utama BKKBN Ari Dwikora Tono, mengatakan, masyarakat harus siap dan menerima dengan baik para petugas (kader pendata) dengan tetap menjaga protokol kesehatan serta menyiapkan data yang diperlukan.
Dwikora juga meminta keluarga yang menjawab pertanyaan kader pendata adalah yang benar-benar menguasai kondisi masing-masing anggota keluarganya. Sebab kata Dwikora pendataan keluarga ini tidak sekedar mencatat jumlah anggota keluarga tetapi lebih dari itu pemerintah inggin mendapatkan data tentang kondisi kesehatan balita diseluruh indinseia.
“Bagi keluarga yang terdapat balita akan diberikan buku panduan kesehatan untuk ibu dan anak. Mengingat target dari pemerintah adalah mencegah stunting yang angkanya masih cukup cukup tinggi. Sehingga saya meminta yang menjawab pertanyaan kader adalah keluarga yang benar-benar memahami konsisi setiap anggota keluagranya,” harap Dwikora.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Agus Putro Proklamasi menjelaskan, meskipun Bali tergolong daerah maju dibandingkan daerah lain di Indonesia, masih diperlukan intervensi-intervensi pembangunan kependudukan terutama di luar Denpasar dan Badung sehingga sosialisai ini sangat penting bagi masyarakat dan pemerintah sebagai eksekutor kebijakan publik.
Agus Proklamasi menambahkan, data kependudukan lima tahun lalu sebenarnya sudah valid. Sesuai ketentuan, ‘up date’ data dilakukan lima tahun sekali untuk mengetahui perkembangan terbaru gambar penduduk se-Indonesia. “Tidak ada alasan takut memberikan data ke petugas kami. Mengingat saat ini sedang pandemi, jika takut tertular virus, keluarga sasaran bisa mengisi data lewat smartphone,” kata Agus Proklamasi. (Gde).
Save as PDF