Hasto Wardoyo
MANGUPURA-fajarbali.com | Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, mengungkapkan, pada tahun 2024, BKKBN merumuskan empat program prioritas dalam bidang kependudukan.
“Keempatnya yakni penurunan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, optimalisasi Kampung KB, dan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana atau Bangga Kencana,” jelas Hasto di sela menghadiri Pertemuan Penyelarasan Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang digelar di Kuta, Badung, pada 20-23 Februari 2024.
Hasto berpendapat, keempat kegiatan prioritas tersebut sejalan dengan visi dan misi BKKBN untukmenciptakan keluarga berkualitas serta menjaga pertumbuhan penduduk yang seimbang.
Hasto melanjutkan, Indonesia masih punya pekerjaan rumah mendasar dalam peningkatan kualitas SDM, dan stunting merupakan ancaman terhadap kualitas SDM itu. Hasil SSGI tahun 2022, balita stunting mengalami penurunan 2,8 persen menjadi 21,6 persen, dan sekarang kita masih menantikan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) untuk prevalensi stunting tahun 2023.
Pencegahan stunting, menurutnya, harus dilakukan sejak sebelum menikah. Pencegahan anemia dan kurang energi kronik (KEK) harus dilakukan sejak menjadi remaja putri yang nantinya akan menjadi calon ibu. Selain itu, program pendampingan, konseling dan pemeriksaan kesehatan juga wajib dilakukan calon pengantin mulai tiga bulan sebelum menikah.
“Kehamilan berpotensi mempengaruhi status gizi ibu dan bayi yang dikandungnya, karena kehamilan membutuhkan asupan nutrisi tambahan. Jika seorang ibu hamil terlalu muda atau terlalu sering hamil dengan jarak yang terlalu dekat, dapat mengakibatkan risiko stunting pada anak-anak yang dilahirkan,” ujarnya.
“Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa ibu hamil mendapatkan perawatan kesehatan prenatal yang memadai, termasuk pemantauan status gizi dan pendidikan gizi, serta menghindari kehamilan yang terlalu sering atau terlalu dekat antara satu dengan yang lain,” imbuh Hasto.
Oleh karena itu, ia menilai program KB yang tepat dapat membantu dalam merencanakan keluarga sehingga memberikan jeda yang cukup antara kehamilan, memungkinkan ibu untuk pulih sepenuhnya. “Program KB yang tepat juga dapat memastikan bahwa bayi mendapatkan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangannya yang optimal. Disinilah, KB pascapersalinan dalam 42 setelah melahirkan memegang peranan penting dalam pencegahan stunting,” tegasnya.
Ketua Panitia Pertemuan Penyelarasan Program KBKR, Marianus Mau Kuru, mengatakan bahwa pada tahun 2024 ada sejumlah target indikator yang telah dipasang pihaknya. Target indikator tersebut meliputi penurunan TFR menjadi 2,1 anak per WUS, meningkatkan mCPR menjadi 63,41 persen, menurunkan unmet need menjadi 7,40 persen, menurunkan ASFR 15–19 tahun menjadi 18 per 1000, meningkatkan iBangga menjadi 61,00, meningkatkan median usia kawin pertama menjadi 22,1 tahun, dan melakukan percepatan penurunan stunting menjadi 14 persen.
“Jika kita menoleh pada capaian tahun 2023 dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa TFR berada pada 2,14 anak per WUS; mCPR 60,4 persen; unmet need 11,5 persen; ASFR 15–19 tahun 19,7 per 1000; iBangga 61,43, median usia kawin pertama 22,3 tahun; sedangkan prevalensi stunting sesuai data SSGI tahun 2022 masih berada pada 21,6 persen. Data tersebut memberikan gambaran bahwa terdapat indikator tertentu yang masih jauh untuk dicapai pada tahun 2024,” katanya.
Selain itu, lanjutnya, meskipun secara nasional terdapat indikator yang telah tercapai dan mendekati target tahun 2024, tetapi jika dibedah per provinsi dan kabupaten/kota masih terjadi disparitas yang cukup besar antar daerah.
Untuk mewujudkan indikator dalam renstra (rencana strategis,red) Kedeputian KBKR ditugaskan untukmeningkatkan mCPR, menurunkan ASFR 15 -19 tahun, meningkatkan jumlah dan persentase Faskes yang melayani KB MKJP, meningkatkan indeks informasi metode KB (Method Information Index/MII), meningkatkan persentase kesertaan KB di wilayah khusus 100 Kabupaten/Kota di 12 Provinsi dengan kesertaan KB rendah, meningkatkan kesertaan KB pria, meningkatkan pendampingan kepada ibu hamil dan ibu paska persalinan, meningkatkan jumlah dan persentase pelayanan KB pasca persalinan (PP), menurunkan persentase kehamilan tidak diinginkan (KTD).
Pihaknya juga menjaga dan berupaya menurunkan unmet need dan terus berupaya dan mendorong provinsi terutama yang indicator capaiannya masih jauh dari target untuk menyusun strategi khusus dan melakukan percepatan dalam implementasinya. (gde)
Save as PDF