BANGLI – fajarbali.com | DPD II Partai Golkar Kabupaten Bangli berharap pasca terbentuknya koalisi permanen tiga partai di tingkat Propinsi Bali jelang Pilkada Serentak 9 Desember 2020, supaya segera diteruskan dan diimplementasikan hingga ke kabupaten/kota. Hal tersebut, mesti dilakukan supaya tidak ada lagi kader partai yang sudah tergabung dalam koalisi tersebut, masih bermain di dua kaki. Demikian ditegaskan Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Bangli, I Nengah Darsana saat dikonfirmasi Rabu (29/07/2020).
Kata dia, sesuai kesepakatan di Propinsi Bali, ada tiga partai yang sudah melakukan penandatangan secara resmi terbangunnya koalisi yakni Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Dimana untuk Pilkada Bangli, sudah komit akan mengusung pasangan I Made Subrata – Ngakan Kutha Parwata (Bagus). Pasca itu, intinya partai-partai bersangkutan diharapkan mengintruksikan dan mengimplementasikan kesepakatan tersebut ke masing-masing kabupaten/kota. “Untuk Golkar sudah diteruskan hasil kesepakatan Propinsi tersebut. Bahkan sudah ditegaskan oleh Ketua DPD I, bahwa semua struktur partai, anggota fraksi, semua kader wajib mengamankan kesepakatan ini dan wajib memenangkan calon yang telah diusung Golkar dan tidak ada lagi bahasa bahwa kader, pengurus Golkar dan anggota Fraksi berpihak pada calon lain. Perintah itu sudah tegas dan sanksinya juga tegas,” ungkap Darsana.
Sanksinya,jika ada kader membelot? Lanjut Darsana, sesuai AD/ART Partai Golkar dipastikan sanksinya dimulai dari administrasi, sosial hingga sanksi pemecatan. Sedangkan yang duduk di fraksi, jika terbukti membelot diancam bisa dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW). “Secara otomatis jika kita diberhentikan sebagai kader partai, tentunya akan di PAW. Tapi kita di Golkar sih sudah all out,” tegasnya. Meski demikian, pasca terbentuknya koalisi di Propinsi Bali itu, diakui Politisi asal Dusun Langkaan desa Landih ini, sejauh belum ada pertemuan lanjutan di tingkat daerah. “Kita masih menunggu posisi Partai Demokrat dan Nasdem seperti apa,” sebutnya.
Selain itu, lanjut dia, melihat perkembangan politik di Kabupaten Bangli belakangan ini masih ada kekhawatiran oknum kader partai politik akan bermain di dua kaki. “Harapannya, ada ketegasan dari masing-masing partai. Tapi saya sih tidak mau masuk ke ranah itu, karena itu kewenangan internal masing-masing partai dan mereka juga punya AD/ART sendiri. Cuma kita hanya bisa berharap karena di Propinsi sudah dinyatakan secara tegas terjadi kesepakatan dengan penandantangan koalisi secara resmi dan permanen, termasuk mengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati serta koalisi di parlemen. Karena itu, harapan kita partai yang bersangkutan mengimplementasikan ke kabupaten/kota. Sehingga kita dibawah enak kerjanya, tinggal ngumpul saja untuk melanjutkan koalisi tersebut dan tidak perlu lagi melakukan penjajakan. Beda kalau di Propinsi belum terbentuk koalisi baru kita lakukan penjajakan politik kembali di daerah,” bebernya.
Sedangkan untuk parpol lain yang belum tergabung dalam kolaisi tiga partai tersebut, kata Darsana, pihaknya akan tetap juga melakukan penjajakan. Seperti Partai Gerindra, PKPI termasuk Hanura. Walaupun untuk Hanura belakangan lebih mengarah ke kubu sebelah. Namun yang namanya politik, apapun bisa terjadi sehingga lobi-lobi tetap kita lakukan,” ucap Darsana.
Secara terpisah Ketua DPC Partai Demokrat Bangli, I Komang Carles saat dikonfirmasi belum mau berkomentar banyak. “Soal politik, no komen dulu. Pada saatnya kami akan segera bersikap tegas,” ujarnya singkat via telpon. (arw)
Save as PDF