AMLAPURA-fajarbali.com | Dewan Karangasem turun ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dusun Butus, Desa Bhuana Giri, Bebandem, pada Selasa (6/7/2021) kemarin.
Turunya anggota DPRD Karangasem menyusul terjadinya polemik rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) di sebelah TPA Butus. Dilokasi, anggota DPRD diterima para tokoh masyarakat Desa Adat Nangka, Kadus Butus, Perbekel Desa Bhuana Giri serta Dinas Lingkungan Hidup, dan Camat Bebandem.
Dewan yang turun dipimpin ketua DPRD I Wayan Suastika, Wakil Ketua I Wayan Parka, serta sejumlah anggota DPRD Karangasem,seperti I Wayan Sunarta, Gusti Agung Dwi Putra. Dihadapan dewan, Penyarikan desa adat Nangka, Ngurah Alit, mengatakan, dari desa adat Nangka sendiri sudah sangat setuju sekali ada investor membangun TPS.
Baca Juga :
Tim Satgas PPKM Balikkan Kendaraan Tanpa Tujuan Jelas
Gerakan Pemasangan Biopori di Perkantoran Masih Minim
Mengingat, selama ini sampah yang ada di TPA tidak diolah sama sekali dan hanya di tumpuk. Sehingga keberadaan investor yang berencana membangun TPS menjadi solusi tepat mengolah sampah menjadi Solid Recovered Fuel (SRF). “Ketimbang sanpah hanya ditumpuk saja, akan lebih baik ada investor bisa mengolah sampah menjadi SRF,” ujarnya.
Jika pun ada penolakan dibangun TPS dari dusun Penyanding, Ngurah Alit, mengatakan, bahwa itu hanya segelintir warga yang belum memahami jika investor membangun TPS bukan TPA. “Jika yang dibangun TPA, kami pun menolak, karena selama ini keberadaan TPA di Butus sangat menganggu lingkungan,” ujarnya lagi.
Perbekel Desa Bhuana Giri, I Nengah Diarsa mengatakan, pihaknya sendiri telah sangat intens melakukan sosialisasi ke masyarakat. Sebelumnya, rencana pembangunan TPS di Desa Bhuana Giri ditempatkan di desa adat Komala, akan tetapi ditolak karena pemahaman masyarakat investor membuat TPA baru. Tercatat, sudah tiga kali melakukan sosialisasi.
“Kami setuju ada TPS karena target investor menyelesaikan persoalan sampah yang ada. Bukan membangun TPA baru,” ujar Diarsa.
Sementara Kadis Lingkungan Hidup, I Gede Ngurah Yudiantara, mengatakan, investor berencana membangun TPS untuk diolah menjadi SRF. Dalam pengolahan sampah menjadi SRF, investor sementara waktu hanya mengolah sampah di tiga TPA yakni TPA Butus, TPA Linggasana, dan TPA Besang Desa Ababi. Ketersediaan sampah di tiga TPA itu, dinilai sudah sangat overload. Setelah sampah di tiga TPA itu habis, barulah mengolah sampah dari seluruh kecamatan di Karangasem.
“Dalam sehari TPS yang di bangun membutuhkan 200 ton sampah, estimasinya dalam jangka satu setengah tahun sampah di tiga TPA itu habis, setelah habis baru sampah dari seluruh kabupaten Karangasem yang mencapai hampir 300 ton perhari,” ujarnya lagi.
Untuk membangun TPS, pemerintah sendiri tidak mengeluarkan anggaran sepeser pun. Ngurah Yudiantara juga membantah, akan mendatangkan sampah dari seluruh Bali. “Tidak benar sampah dari seluruh Bali, tapi mengolah sampah di Karangasem saja,” ujarnya lagi.
Sedangkan, Ketua DPRD I Wayan Suastika mengaku, belum bisa berkomentar apakah menolak atau menerima keinginan investor membangun TPS. Pihaknya, bakal memanggil DLH Karangasem untuk mempresentasikan terlebih dahulu. Setelah itu barulah bisa mengambil sikap.
Namun, jika mendengar pemaparan sekilas dari DLH, bahwa investor membangun TPS untuk mengolah sampah yang ada, tentu hal itu sangat bagus untuk mengatasi persoalan sampah yang menumpuk di TPA. “Tapi kepastiannya seperti apa, perlu prsentasi dari DLH, agar kita mengatahui kepastianya,” ujar Suastika.
Suastika juga mewanti-wanti sebelum dibangun persoalan di bawah agar diselesaikan terlebih dahulu. Apalagi, belum ada solusi untuk menyelesaikan sampah yang ada di TPA. “Dari pemerintah belum ada persetujuan, karena memang harus di kaji terlebih dahulu,kita koordinasikan lagi dengan dinas terkait, harus jelas seperti apa pengolahanya, kalau memang bagus kenapa harus ditolak,” pungkasnya. (bud)
Save as PDF