SINGARAJA – fajarbali.com | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendorong kepada pemerintah daerah dalam hal ini pemanfaatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ada di Desa Bengkala, Kecamatan Kubutambahan yang kini semakin overload.
DPRD sendiri memandang penting dilakukan kajian ulang baik yang dilakukan dengan jalan menambah luasan TPA yang kini gudangnya sampah yang tidak bisa menampung kembali. Hal itu diungkapkan Ketua Dewan DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna yang dituangkan dalam pokok-pokok fikiran dewan dalam rangka penyusunan rancangan kerja pemerintah Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2022 mendatang yang dibacakan dalam pelaksanaan Musrenbang Kabupaten yang dilakukan secara virtual diruang gabungan komisi DPRD Kabupaten Buleleng, Rabu (31/3/2021) siang kemarin.
Baca Juga :
Ungkap Kematian Mintaning, Polisi Masih Menunggu Hasil Labfor dan Otopsi
Pemkab Buleleng Dukung PK 2021
Bahkan Supriatna mengatakan dalam pengembangan terhadap TPA Bengkala seharusnya bukan hanya dilakukan terhadap penambahan luas wilayah TPA saja melainkan dirinya juga mendorong pihak pemerintah agar bisa nantinya mencari jalan keluar utamanya dalam pengelolaan sampah.
“Salah satu fikiran dewan sendiri yakni mengenai TPA Bengkala yang semakin hari semakin overload. Seharuanya pemerintah dari sekarang bisa memikirkan jalan keluar akibat overload yang terjadi di TPA Bengkala, Kecamatan Kbutambahan baik dengan jalan menambah luasan TPA atau mencari terobosan-terobosan dalam melakukan pengelolaan sampah,”ucap Supriatna.
Dalam perancangan yang dilakukan pemerintah daerah, diharapkan nantinya bisa terpenuhi lahan hingga 50 tahun kedepan sehingga overload sampah yang ada di TPA Bengkala dapat secepatnya teratasi dan mendapatkan solosi yang lebih matang. Dilain sisi Dewan Buleleng juga mendorong pemerintah agar bisa memikirkan bidang pangan, sandang dan papan menyangkut dalam pertanian dirinya menilai pengembangan tanaman pangan alternatif penganti beras untuk menjaga kedaulatan pangan menuju ketahan pangan nasional dan juga pengelolaan pertanian yang dikelola secara horistik dari hulu hinga hilir berbasis potensi pasar.
“Pengelolaan sisi pertanian perkotaan dengan memanfaatkan lahan rumah sebagai alternatif dalam bertani. Seperti halnya di masa pandemi ini penting juga menerapkan model-model pertanian alternatif-alternatif yang lain misalnya hidroponik ataupun hurbanpaming ini bisa kita dorong dimasa pandemi, paling tidak untuk bisa menjaga ketahanan pangan disekup keluarga,” jelasnya.
Ditemui seusai kegiatan Supriatna kembali menegaskan bahwa terkait dengan ranperda LP2B yang akan akan disahkan pada tahun 2021 ini agar nantinya pemerintah daerah tidak hanya terfokus pada bahan pangan beras, melainkan juga pangan non beras seperti jagung, ketela, sorgum yang sudah mulai bisa dikembangkan saat ini, terutama di daerah kering seperti di Tejakula dan Gerokgak yang sangat tidak mungkin untuk menanam padi.
“Harapan kami agar nantinya ketika ranperperda ini disahkan menjadi perda dinas pertanian bisa memberikan inovasi-inovasi untuk menunjang hal-hal yang berkaitan dengan LP2B ini khususnya di daerah yang kering yang sangat sulit untuk menanam padi. Kalo bicara lahan pertanian kan tidak hanya sawah yang ditanami padi, tapi terlebih bagaimana agar di daerah-daerah seperti tejakula dan Gerokgak yang notabene kering dan sangat kecil kemungkinannya untuk menanam padi, lahan pertanian itu bisa tetap produktif, ya salah satunya dengan mengoptimalkan bahan pangan non beras ini,” tutupnya. (ags)
Save as PDF