Karena itu, persoalan terpenting bukan semata-mata siapa yang memiliki kemampuan untuk menyadap, melainkan siapa yang berwenang mengizinkan, membatasi, dan mengawasi penggunaan kemampuan tersebut. Sebab, keamanan nasional seharusnya menjadi sarana melindungi kebebasan warga negara dan kewibawaan institusi negara, bukan alasan untuk mengorbankan keduanya. 

"Negara yang kuat bukanlah negara yang mampu mengetahui seluruh percakapan warganya, melainkan negara yang mampu menjaga keamanan tanpa kehilangan kendali atas kekuasaannya sendiri."***

Penulis: Gde Braga Abi Tamara (Advokat dan Mahasiswa Magister Kajian Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia).