“Memang sejak tahun 2017 kita telah menyandang predikat Nindya hingga tahun 2019. Namun karena covid tahun 2020 tidak ada penilaian. Berikutnya tahun 2021 dan 2022 kita turun ke peringkat madya. Ini artinya komitmen kita bersama sudah menurun. Maka perlu kita kuatkan kembali untuk menjadikan Gianyar sebagai KLA,” jelasnya.
“Ini hanya gerakan kesadaran lingkungan, pertama untuk mengurangi air hujan terbuang percuma, juga bisa untuk mengurangi sampah rumah tangga terbuang dan bisa jadi pupuk kompos,” terang Wayan Sudiarta
”Berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan verifikasi ulang atas penetapan LSD di Kabupaten Gianyar hingga pada 26 Oktober 2022 disepakati luas LSD menjadi 9.232,65 Hektar untuk diintegrasikan ke dalam pola ruang Ranperda RTRW Kabupaten Gianyar,” sambungnya.
Kepala UPTD BLK Agrobisnis dan Industri Disnaker Gianyar Ni Ketut Dani mengungkapkan, tujuan utama diselenggarakannya pelatihan ini untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang ketenagakerjaan guna memperoleh tenaga kerja yang terampil, terlatih, dan berkompeten di bidangnya masing-masing.
Divaksinasi seluruh pegawai Diahub, selain karena jumlah pegawai yang mencapai 370, juga saat covid sebelumnya, ada beberapa pegawai yang positif.
Sebanyak 317 orang kader PKK dan TKM yang diajukan oleh Disnaker, namun hanya 217 orang yang mendapatkan. Kadisnaker mengatakan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang sudah dilaksanakan pada saat Hari Ibu, dimana sudah diserahkan secara simbolis Kartu BPJS Tenaga Kerja oleh Bupati Gianyar kepada Kader PKK dan Tenaga Kerja Mandiri.
Bupati Mahayastra menghimbau agar Dewa Alit menjadikan jabatan Sekda sebagai wahana untuk menunjukkan dan membuktikan kemampuan kerja terbaik. “Berusahalah dengan keras untuk menjadi pejabat yang inovatif dan berprestasi, laksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, serta jaga dan bina hubungan baik dengan Kepala Daerah maupun seluruh Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar,” pesannya.
Bupati Gianyar I Made Mahayastra menyerahkan SK SMP Negeri 4 Ubud kepada Bendesa Desa Pakraman Peliatan, Selasa (24/1) di Pura Dalem Gede Peliatan. SMP N 4 Ubud tersebut merupakan peralihan dari SMP PGRI Ubud. Peralihan tersebut dilaksanakan mengingat beberapa tahun belakangan terjadi peningkatan keinginan siswa dan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri.
“Kebijakan dan Program Pemerintah Kabupaten Gianyar dimulai dari tingkat desa, sehingga jika sudah koordinasinya baik pasti akan menghasilkan hal yang terbaik, yang nyaman dan aman bagi kita semua” tandasnya
Meredam potensi konflik internal, pihak telah menjalan strategi, sudah diatur semua. “DPC mengatur semua, siapa garap dimana dan menggarap siapa. “Tidak boleh ada konflik internal. Kalau ada kita selesaikan. Siapa yang tidak mau diselesaikan konfliknya ya silahkan, kita warning,” tegasnya
