Kejaksaan Negeri Denpasar memusnahkan Barang Rampasan Negara berupa jutaan batang rokok dan hasil tembakau dari berbagai merek yang tidak dilengkapi pita cukai sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Pemusnahan tersebut dilaksanakan Kamis
Dari Bali, sebuah gagasan tentang hukum adat dibawa ke panggung dunia. Bukan sekadar berbicara mengenai tradisi dan kearifan lokal, tetapi tentang bagaimana nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat dapat mengambil bagian dalam memperkuat perlindungan terhadap penyandang gangguan jiwa.
Warga Negara Asing (WNA) asal Palestina, Ali H A Abuteebi alias A Vicey Alex, 29, dituntut pidana penjara selama satu tahun tiga bulan atau 15 bulan dalam perkara penggelapan satu unit iPhone 17 Pro Max dan satu unit MacBook Pro 14 M5 milik PT Cellular World Indonesia.
Dua terdakwa kasus penganiayaan terhadap Ni Made Suardani menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Selasa (11/8) kemarin.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eddy Arta Wijaya menuntut aktivis sekaligus pegiat hak asasi manusia (HAM) dan pendiri gerakan “Bali Tidak Diam”, Tomy Priatna Wiria, dengan pidana penjara selama enam bulan
Meidi Azhar, Lapas Kerobokan, PN Denpasar, Sidang Dakwaan, Kasus Narkotika, Sabu 4,90 Gram, Narkotika Golongan I, Metamfetamina, Kejari Denpasar, Polda Bali, JPU I Ketut Yasa, Tahanan Lapas, Penyelundupan Narkotika, Kasus Narkoba, Denpasar, Bali, Berita Hukum, Kriminal Bali.
Pengadilan Negeri (PN) Denpasar menjatuhkan vonis satu tahun penjara terhadap I Nyoman Mindra (58), terdakwa kasus penganiayaan yang menyebabkan seorang pria mengalami luka akibat tusukan benda tajam.
Pengadilan Negeri (PN) Denpasar menggelar sidang pembacaan surat dakwaan terhadap warga negara Inggris, Darren Granville Craig (51), Selasa (21/7/2026).
Kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat dengan tersangka berinisial AA ND kembali menjadi sorotan publik
Keterlambatan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) kerap menjadi sorotan publik. Tak sedikit yang menilai lambatnya eksekusi disebabkan birokrasi pengadilan.
